Pelatihan Advokasi Ketenagakerjaan DPC FSP KEP Karanganyar: Wujud Peningkatan Kapasitas Anggota

Karanganyar, Media redaksinews.info/ | Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (DPC FSP KEP) Kabupaten Karanganyar menggelar kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Advokasi Ketenagakerjaan di Bumi Perkemahan Pleseran, Tawangmangu, selama dua hari dengan diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai perwakilan serikat pekerja.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DPC FSP KEP Karanganyar, Danang Sugiyatno, SH, dan turut dihadiri oleh Ketua Umum FSP KEP, Sunandar, SH, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karanganyar, Bapak Heru Sulistyo beserta dua orang stafnya.

Dalam sambutannya, Sunandar, SH menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif DPC FSP KEP Karanganyar dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ini.

“Saya sangat mengapresiasi langkah maju DPC FSP KEP Karanganyar. Kegiatan seperti ini penting untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam memperjuangkan hak-hak buruh secara cerdas, terarah, dan sesuai regulasi ketenagakerjaan,” ujar Sunandar.

Sementara itu, Danang Sugiyatno, SH menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan advokasi para anggota dalam menghadapi berbagai persoalan hubungan industrial dan ketenagakerjaan.

“Kami ingin anggota FSP KEP Karanganyar memiliki bekal yang kuat dalam advokasi, baik di tingkat perusahaan maupun masyarakat. Dengan pelatihan ini, diharapkan para peserta mampu menjadi garda depan dalam memperjuangkan keadilan bagi pekerja,” ungkapnya.

Selama dua hari kegiatan, para peserta mendapatkan berbagai materi seputar hukum ketenagakerjaan, strategi advokasi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta teknik komunikasi efektif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

Kehadiran perwakilan Disnaker Karanganyar menjadi bentuk sinergi positif antara pemerintah daerah dan serikat pekerja dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, FSP KEP Karanganyar diharapkan terus menjadi pionir dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia di kalangan pekerja, serta berperan aktif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan buruh di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya.

Budaya Berutang Masih Mengakar: Tantangan Literasi Keuangan di Tengah Tekanan Ekonomi

Sidoarjo, Media redaksinews.info/ | Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, budaya berutang masih menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakat Indonesia ketika menghadapi kesulitan keuangan. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam literasi dan manajemen keuangan pribadi di tanah air.

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 46% masyarakat Indonesia masih tergolong rentan secara finansial, artinya mereka kesulitan memenuhi kebutuhan darurat tanpa berutang. Di sisi lain, indeks literasi keuangan baru mencapai 65,43%, sementara inklusi keuangan sudah mencapai 75,02%. Angka ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat telah mengenal produk keuangan, namun belum sepenuhnya memahami cara mengelolanya secara sehat.

Budaya Berutang: Antara Kebutuhan dan Kebiasaan

Salah satu faktor yang memperkuat budaya berutang adalah gaya hidup konsumtif dan minimnya perencanaan keuangan. Tak sedikit masyarakat yang menganggap berutang sebagai solusi cepat ketika menghadapi kebutuhan mendesak mulai dari biaya pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan konsumsi harian.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), tercatat lebih dari 28 juta akun aktif pinjaman online (pinjol) pada pertengahan 2024 dengan nilai outstanding mencapai Rp60 triliun. Sementara itu, sektor koperasi simpan pinjam dan lembaga pembiayaan konvensional juga masih menjadi pilihan favorit karena prosesnya relatif mudah dan cepat.

Pilihan Layanan Keuangan yang Umum Digunakan untuk Berutang

1. Pinjaman online (fintech lending) – cepat dan tanpa jaminan, namun berisiko bunga tinggi.
2. Koperasi simpan pinjam – berbasis keanggotaan dan memiliki bunga lebih ringan, tetapi terbatas pada anggota.
3. Kartu kredit dan paylater – populer di kalangan urban, namun sering menjerat pengguna pada cicilan konsumtif.
4. Pegadaian – pilihan bagi masyarakat yang memiliki aset barang untuk dijaminkan.

Edukasi untuk Mengurangi Ketergantungan pada Utang

Wisnu salah satu pendamping Buruh (WADAS ), pada saat memberikan pendidikan LITBANG PUK SP KEP PT Young Tree Industries, menekankan pentingnya edukasi literasi keuangan sejak dini agar masyarakat tidak selalu bergantung pada utang dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui:

• Pelatihan manajemen keuangan keluarga, termasuk cara membuat anggaran dan dana darurat.
• Kampanye menabung dan investasi mikro, seperti reksa dana pasar uang atau tabungan berjangka.
• Peningkatan keterampilan ekonomi produktif, seperti usaha rumahan atau kerja sampingan digital.
• Kolaborasi antara pemerintah, OJK, dan lembaga pendidikan dalam membangun kesadaran finansial masyarakat.

“Budaya berutang bisa berubah jika masyarakat mulai memahami pentingnya perencanaan keuangan dan mampu mencari tambahan penghasilan secara kreatif,” ujar Supangat. Ketua PUK SP KEP PT Young Tree Industries.

Menuju Masyarakat Finansial Mandiri

Mendorong perubahan budaya dari “mudah berutang” menjadi “cakap mengatur uang” bukanlah hal instan. Diperlukan sinergi lintas sektor – pemerintah, lembaga keuangan, serikat pekerja, dan komunitas untuk membangun masyarakat yang mandiri secara finansial.

Punya Penghasilan Pasti Tapi Masyarakat Indonesia Masih Rentan Finansial

Sidoarjo, Media redaksinews.info/ | Meskipun indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia menunjukkan tren positif, kerentanan finansial masyarakat masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memahami konsep dasar keuangan seperti tabungan, investasi, dan asuransi. Namun, pemahaman itu belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan mengelola keuangan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Hampir Setengah Penduduk Rentan Finansial

Menurut laporan GoodStats, sekitar 46% masyarakat Indonesia tergolong rentan finansial atau financially fragile. Istilah ini menggambarkan individu yang tidak memiliki kesiapan menghadapi pengeluaran mendadak seperti biaya kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan darurat lainnya akibat minimnya dana cadangan dan perencanaan keuangan.

Kondisi ini menjadi alarm penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Tanpa cadangan dana darurat, banyak keluarga Indonesia berpotensi terjebak dalam siklus utang atau tekanan psikologis berkepanjangan.

Keterkaitan Keuangan dan Kesehatan Mental

Penelitian dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menemukan bahwa 86% masalah kesehatan mental berakar pada persoalan keuangan, sementara 72% gangguan kesehatan mental turut memperburuk kondisi finansial seseorang.

Temuan ini menunjukkan adanya siklus timbal balik (feedback loop) antara kesehatan finansial dan mental. Stres akibat beban ekonomi, utang, atau ketidakpastian pendapatan dapat memicu kecemasan dan depresi, yang pada akhirnya menurunkan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan secara rasional.

Upaya Edukasi dan Solusi Jangka Panjang

OJK bersama lembaga pendidikan dan sektor swasta terus mendorong program edukasi literasi keuangan inklusif, terutama bagi kelompok usia produktif dan masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun perilaku finansial yang sehat melalui kebiasaan menabung, investasi bertanggung jawab, serta perlindungan keuangan yang memadai.

Dengan memperkuat sinergi antara kebijakan ekonomi dan kesehatan mental, Indonesia diharapkan mampu membangun masyarakat yang lebih tangguh secara finansial dan sejahtera secara psikologis.

HUT TNI ke-80 2025: “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”

Jakarta, Media redaksinews.info/ | Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-80 pada tanggal 5 Oktober 2025 dengan tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”. Puncak perayaan akan digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, dan terbuka untuk masyarakat umum.

---

Tema & Makna

Tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju” mencerminkan tiga pilar strategis:

Prima ( profesional, responsif, integratif, modern, adaptif)

TNI Rakyat ( menjunjung kedekatan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat)

Indonesia Maju (kontribusi nyata TNI dalam mendukung pembangunan nasional)

---

Logo & Simbol

Logo resmi HUT ke-80 menampilkan angka 80 berwarna emas dengan tulisan “PRIMA” di bawahnya, dan dilengkapi lambang tiga matra (AD, AL, AU). Warna merah dipilih sebagai simbol nasionalisme, sedangkan emas melambangkan kematangan dan kejayaan. Logo dan backdrop bisa diunduh melalui situs resmi Puspen TNI.

---

Rangkaian Acara Puncak

Acara puncak akan berlangsung pada Minggu, 5 Oktober 2025, mulai pukul 08.00 WIB di Monas. Berbagai kegiatan akan menghadirkan spektakuler militer dan hiburan rakyat:

Upacara militer & parade pasukan

Defile alutsista sebanyak 1.047 unit dari tiga matra

Atraksi udara dengan pesawat tempur & angkut

Demonstrasi operasi gabungan (terorisme, bencana)

Panggung rakyat dengan konser musik, pembagian doorprize & sembako gratis

Pameran alutsista bagi pengunjung untuk melihat langsung & berfoto

Semua aktivitas ini terbuka dan gratis untuk publik.

---

Partisipasi & Peserta

Diperkirakan 133.000 lebih personel dari TNI dan sipil akan terlibat dalam perayaan nasional ini. Selain itu, 156 pesawat akan turut menyemarakkan langit Jakarta. Presiden RI akan menjadi Inspektur Upacara, serta pejabat tinggi negara dan tamu undangan nasional dan internasional diharapkan hadir.

---

Perayaan di Daerah

Selain perayaan utama di Jakarta, kegiatan pendukung juga dilaksanakan di berbagai daerah, seperti upacara lokal, ziarah nasional, bakti sosial, pembagian sembako, hingga tasyakuran antar unsur TNI dan pemerintahan daerah.

---

“Tema HUT ke-80 mencerminkan komitmen TNI untuk terus unggul secara profesional dan dekat dengan rakyat dalam mendukung Indonesia maju.”
— Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, Kapuspen TNI

---

Masyarakat dapat mengunduh logo dan backdrop resmi melalui situs Puspen TNI. Semua rangkaian perayaan dapat disaksikan via kanal resmi TNI (YouTube / media sosial) bagi mereka yang tidak dapat hadir langsung.

BNPB Ungkap Proses Evakuasi Korban Robohnya Bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo Tidak Semudah Membalik Telapak Tangan

Sidoarjo, Media redaksinews.info/ | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan penjelasan terkait proses evakuasi korban robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dalam konferensi pers di Posko Tanggap Darurat, BNPB menegaskan bahwa proses evakuasi tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan kehati-hatian tinggi.

Kepala BNPB yang hadir di lokasi menyampaikan bahwa tim gabungan sudah mengerahkan berbagai peralatan, termasuk alat berat dan tenaga medis, untuk mempercepat proses pencarian dan penyelamatan korban.

“Alat berat juga sudah disiapkan semua. Namun tentu saja, tidak seperti membalik telapak tangan,” ujar perwakilan BNPB dalam video resmi yang dirilis, Sabtu (4/10/2025).

Evakuasi Korban dan Koordinasi di Lapangan

Menurut laporan, tim gabungan yang terdiri dari BNPB, BPBD Sidoarjo, TNI, Polri, dan relawan setempat terus melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan bangunan. Upaya dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan tim penyelamat, mengingat struktur bangunan yang rapuh dan berisiko runtuh kembali.

Kondisi di lapangan juga sempat diwarnai ketegangan antara pihak orang tua santri, petugas, dan pengelola pondok pesantren. Meski begitu, situasi berhasil dikendalikan setelah dilakukan mediasi agar proses evakuasi tetap berjalan lancar.

Penyelidikan dan Langkah Lanjutan

Hingga kini, petugas masih mendata jumlah korban luka maupun meninggal dunia akibat kejadian tersebut. BNPB bersama pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi konstruksi bangunan pesantren untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Selain itu, BNPB mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Fokus utama kami adalah menyelamatkan korban, memastikan keamanan area, dan menyalurkan bantuan bagi yang terdampak,” tambah perwakilan BNPB.