‎Presiden Prabowo Kaget Ada 200 Anak Perusahaan Pertamina yang Sulit Diaudit

‎‎Jakarta |redaksinews.info | Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut saat mengetahui bahwa perusahaan energi milik negara, Pertamina, memiliki sekitar 200 anak perusahaan. Hal ini disampaikannya dalam sebuah forum yang membahas tata kelola perusahaan negara dan transparansi pengelolaan keuangan.‎‎

Dalam pernyataannya, Prabowo menilai jumlah anak perusahaan yang begitu banyak perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ia bahkan mengaku baru mengetahui bahwa sebagian anak perusahaan tersebut memiliki aturan yang membuatnya tidak mudah untuk diaudit.

‎‎Menurut Prabowo, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan negara. Ia menegaskan bahwa semua perusahaan yang berkaitan dengan BUMN seharusnya tetap berada dalam sistem pengawasan yang jelas.‎‎

“Bagaimana mungkin perusahaan yang mengelola aset negara tidak bisa diaudit?” ungkapnya dengan nada heran.‎‎Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap struktur perusahaan dan regulasi yang mengatur pengawasan anak usaha BUMN. Tujuannya agar pengelolaan perusahaan negara dapat berjalan lebih transparan dan profesional.‎‎

Jumlah anak perusahaan yang mencapai ratusan tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Para pengamat menilai restrukturisasi dan penguatan sistem audit sangat diperlukan agar pengelolaan aset negara dapat dipantau secara efektif.‎‎

Pernyataan Presiden ini memunculkan kembali diskusi publik mengenai tata kelola BUMN dan pentingnya memastikan bahwa seluruh entitas yang terkait dengan perusahaan negara tetap berada dalam koridor transparansi serta akuntabilitas kepada masyarakat.‎

Jawara Mudik 2026: BKKBN Banten Hadirkan Layanan untuk Pemudik

SERANG | redaksinews.info |Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Banten meluncurkan program “Jawara Mudik Provinsi Banten untuk Keluarga Berisiko Stunting (KRS)” di Area Terminal Pakupatan, Kota Serang, Jumat (13/3/2026). Program ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan dan edukasi bagi pemudik sebagai upaya menjaga kesehatan keluarga sekaligus memperkuat pencegahan stunting di tengah momentum arus mudik Lebaran.Kegiatan yang terintegrasi dengan momentum Angkutan Lebaran 2026 ini berlangsung pada 13–16 Maret 2026 dengan menyasar keluarga berisiko stunting serta masyarakat umum yang melakukan perjalanan mudik. Melalui program tersebut, BKKBN Banten menghadirkan berbagai layanan kesehatan, konseling, hingga bantuan sosial bagi pemudik agar perjalanan mudik tetap aman, sehat, dan ramah keluarga.Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Yuda Ganda Putra, Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pakupatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kementerian Perhubungan Waluyo Diyanto, serta perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Banten.Turut hadir pula Direktur LAZ Qalamul Umran Banten Lukman Hakim, perwakilan DP3AKB Kota Serang, Ketua DPD IPeKB Provinsi Banten beserta jajaran, Ketua Dharma Wanita Persatuan Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, para Ketua Tim Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, serta para pemudik dan tamu undangan lainnya.Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Yuda Ganda Putra mengatakan momentum mudik Lebaran merupakan kesempatan yang baik untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan keluarga kepada masyarakat.“Momentum mudik Lebaran ini bukan sekadar perjalanan pulang kampung, tapi juga perjalanan sosial yang mempererat silaturahmi keluarga. Karena itu kami memanfaatkan momentum ini untuk menghadirkan edukasi dan layanan kesehatan keluarga di tengah masyarakat yang sedang melakukan perjalanan,” ujar Yuda.Ia menambahkan bahwa perjalanan mudik yang panjang berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan keluarga, terutama bagi ibu hamil, bayi, dan balita yang termasuk kelompok rentan terhadap risiko stunting.“Melalui program Jawara Mudik ini kami ingin memastikan keluarga yang melakukan perjalanan mudik, khususnya yang memiliki ibu hamil, bayi, dan balita, tetap mendapatkan perhatian kesehatan yang memadai. Mudik tetap berjalan, tapi kesehatan keluarga juga harus tetap dijaga,” tambahnya.Dalam pelaksanaannya, BKKBN Banten menyediakan berbagai layanan bagi pemudik, antara lain pemberian santunan bagi keluarga berisiko stunting yang akan melaksanakan mudik, layanan istirahat keluarga dengan minuman dan makanan bernutrisi khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita (3B), serta layanan konseling dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) melalui Mupen Bangga Kencana dan Satya Gatra Mobile.Selain itu tersedia pula layanan kontrasepsi pil, playground bagi anak-anak, serta pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, dan asam urat. Pemudik juga mendapatkan vitamin dan souvenir, serta berbagai informasi program kependudukan dan keluarga yang disampaikan melalui media luar ruang di kawasan terminal.Program ini juga menjadi bagian dari penguatan Program Bangga Kencana sekaligus dukungan terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten melalui pendekatan layanan langsung kepada masyarakat.Melalui program Jawara Mudik 2026 ini, BKKBN Banten berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan keluarga, gizi, serta pengasuhan anak semakin meningkat sehingga upaya mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting dapat terus diperkuat.Jawara Mudik 2026: BKKBN Banten Hadirkan Layanan untuk Pemudik

SERANG — Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Banten meluncurkan program “Jawara Mudik Provinsi Banten untuk Keluarga Berisiko Stunting (KRS)” di Area Terminal Pakupatan, Kota Serang, Jumat (13/3/2026). Program ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan dan edukasi bagi pemudik sebagai upaya menjaga kesehatan keluarga sekaligus memperkuat pencegahan stunting di tengah momentum arus mudik Lebaran.

Kegiatan yang terintegrasi dengan momentum Angkutan Lebaran 2026 ini berlangsung pada 13–16 Maret 2026 dengan menyasar keluarga berisiko stunting serta masyarakat umum yang melakukan perjalanan mudik. Melalui program tersebut, BKKBN Banten menghadirkan berbagai layanan kesehatan, konseling, hingga bantuan sosial bagi pemudik agar perjalanan mudik tetap aman, sehat, dan ramah keluarga.

Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Yuda Ganda Putra, Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pakupatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kementerian Perhubungan Waluyo Diyanto, serta perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Turut hadir pula Direktur LAZ Qalamul Umran Banten Lukman Hakim, perwakilan DP3AKB Kota Serang, Ketua DPD IPeKB Provinsi Banten beserta jajaran, Ketua Dharma Wanita Persatuan Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, para Ketua Tim Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, serta para pemudik dan tamu undangan lainnya.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Yuda Ganda Putra mengatakan momentum mudik Lebaran merupakan kesempatan yang baik untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan keluarga kepada masyarakat.

“Momentum mudik Lebaran ini bukan sekadar perjalanan pulang kampung, tapi juga perjalanan sosial yang mempererat silaturahmi keluarga. Karena itu kami memanfaatkan momentum ini untuk menghadirkan edukasi dan layanan kesehatan keluarga di tengah masyarakat yang sedang melakukan perjalanan,” ujar Yuda.

Ia menambahkan bahwa perjalanan mudik yang panjang berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan keluarga, terutama bagi ibu hamil, bayi, dan balita yang termasuk kelompok rentan terhadap risiko stunting.

“Melalui program Jawara Mudik ini kami ingin memastikan keluarga yang melakukan perjalanan mudik, khususnya yang memiliki ibu hamil, bayi, dan balita, tetap mendapatkan perhatian kesehatan yang memadai. Mudik tetap berjalan, tapi kesehatan keluarga juga harus tetap dijaga,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, BKKBN Banten menyediakan berbagai layanan bagi pemudik, antara lain pemberian santunan bagi keluarga berisiko stunting yang akan melaksanakan mudik, layanan istirahat keluarga dengan minuman dan makanan bernutrisi khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita (3B), serta layanan konseling dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) melalui Mupen Bangga Kencana dan Satya Gatra Mobile.

Selain itu tersedia pula layanan kontrasepsi pil, playground bagi anak-anak, serta pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, dan asam urat. Pemudik juga mendapatkan vitamin dan souvenir, serta berbagai informasi program kependudukan dan keluarga yang disampaikan melalui media luar ruang di kawasan terminal.

Program ini juga menjadi bagian dari penguatan Program Bangga Kencana sekaligus dukungan terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten melalui pendekatan layanan langsung kepada masyarakat.

Melalui program Jawara Mudik 2026 ini, BKKBN Banten berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan keluarga, gizi, serta pengasuhan anak semakin meningkat sehingga upaya mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting dapat terus diperkuat.

Situasi Arus Lalu Lintas Menuju Pelabuhan Merak Terpantau Lancar

Serang, redaksinews.id – Polda Banten menyampaikan perkembangan situasi arus lalu lintas menuju kawasan penyeberangan Pelabuhan Merak berdasarkan hasil pantauan di Command Center Polda Banten pada Rabu (11/03) Pukul 12.00 WIB.

Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menjelaskan berdasarkan pemantauan kondisi arus kendaraan hingga saat ini masih terpantau relatif landai. “Kondisi lalu lintas dari pintu Tol Merak menuju kawasan Pelabuhan Merak terpantau lancar dan terkendali. Arus kendaraan terlihat relatif landai dan didominasi oleh kendaraan truk logistik yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera. Kendaraan yang melintas juga dapat langsung masuk ke area Pelabuhan Merak tanpa mengalami kemacetan,” jelas Kombes Pol Maruli.

“Berdasarkan pemantauan melalui CCTV di Exit Tol Cilegon Timur, kondisi arus kendaraan yang melintas hingga saat ini masih terpantau relatif landai,” katanya.

Lebih lanjut, Kombes Pol Maruli menghimbau kepada seluruh pengguna jasa penyebrangan agar mematuhi arahan petugas. “Kepada seluruh pengguna jasa penyeberangan agar selalu mematuhi arahan petugas di lapangan, menjaga ketertiban, serta memastikan telah memiliki tiket sebelum memasuki kawasan pelabuhan,” imbaunya.

Masyarakat juga dapat memantau kondisi arus lalu lintas secara langsung melalui laman:
https://camera.margamandala.co.id/⁠

Mari kita wujudkan mudik yang aman dan tertib melalui sinergi dan kerja sama semua pihak. Ayo kita ciptakan “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”.

Optimalkan ekonomi, Gubernur Banten dorong Zakat jadi modal usaha

Serang, redaksinews.id – Gubernur Banten Andra Soni, mengajak para amil atau pengelola zakat, infak, dan sedekah untuk mengarahkan penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu, zakat memiliki potensi besar sebagai modal usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan penerimanya secara berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berharap BAZNAS terus mengembangkan program zakat produktif. Kita ingin pemberian zakat ini dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara mandiri dan terus-menerus,” ujar Andra Soni dalam acara Peringatan Nuzulul Qur’an dan Gebyar Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten di Masjid Raya Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (10/3/2026).

Andra meyakini bahwa potensi zakat di Provinsi Banten masih dapat dimaksimalkan melalui berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan data BAZNAS Banten, sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, total zakat yang terhimpun mencapai Rp29,308 miliar dan telah disalurkan kepada 56.629 penerima manfaat.

Selain sektor ekonomi, Gubernur juga memberikan apresiasi atas alokasi zakat untuk bantuan pendidikan. Hal ini dinilai sejalan dengan fokus Pemprov Banten dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Zakat yang diberikan sebaiknya tidak langsung habis, tetapi dikembangkan untuk membantu usaha yang bisa memenuhi kebutuhan hidup jangka panjang,” imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, Prof. Wawan Wahyuddin, menjelaskan bahwa seluruh penyaluran zakat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, yakni kepada delapan golongan (asnaf). Melalui momentum Gebyar Zakat ini, BAZNAS menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar untuk disalurkan kepada yang berhak.

“Sesuai firman Allah, dana ini akan disalurkan diantaranya kepada fakir miskin, mualaf, gharimin, ibnu sabil, dan fisabilillah agar memberikan keberkahan bagi semua,” ungkap Wawan.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Andra Soni bersama istrinya, Tinawati, turut menunaikan zakat melalui BAZNAS secara langsung. Ia juga menyerahkan santunan kepada para pramukantor di lingkungan Pemprov Banten serta masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitar kawasan KP3B.

Syenal (29), salah seorang pramukantor yang menerima bantuan, menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya atas kepedulian tersebut. Ia mengaku bantuan ini sangat membantu keluarganya menjelang hari raya. “Sangat bersyukur, bantuan ini bisa digunakan untuk keperluan hari raya anak dan istri,” pungkasnya.

YLSM JMB Desak Presiden hingga Menteri ATR/BPN Turun Tangan, Dugaan Pelanggaran Tata Ruang Pabrik PT Tirta Fresindo Jaya di Pandeglang Disorot

Pandeglang I redaksinews.info I Polemik pembangunan pabrik air minum dalam kemasan milik PT Tirta Fresindo Jaya di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, kian mengemuka. Yayasan Lembaga Studi Masyarakat Justicia Masyarakat Banten (YLSM JMB) mendesak pemerintah pusat, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga Menteri Pertanian, untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Desakan itu muncul setelah YLSM JMB melakukan penelusuran dan kajian terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang di lokasi pembangunan pabrik yang diduga berdiri di atas kawasan yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan industri.

Ketua YLSM JMB, Cecep Solihin, menyatakan bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan pihaknya, lokasi pembangunan pabrik tersebut berada pada zona yang secara tata ruang diperuntukkan bagi kawasan permukiman perkotaan, kawasan pertanian, kawasan tanaman pangan, hingga kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

“Jika benar pembangunan pabrik tersebut berada di kawasan pertanian dan KP2B yang dilindungi, maka patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang serta regulasi perlindungan lahan pertanian,” ujar Cecep dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kawasan KP2B merupakan lahan strategis yang secara hukum wajib dilindungi oleh negara untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Oleh karena itu, setiap bentuk alih fungsi lahan di kawasan tersebut harus melalui mekanisme yang sangat ketat serta memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Cecep menegaskan bahwa perlindungan terhadap lahan pertanian telah diatur secara tegas dalam sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“Regulasi sudah sangat jelas. Jika kawasan tersebut memang masuk dalam KP2B, maka tidak boleh sembarangan dialihfungsikan menjadi kawasan industri,” tegasnya.

Atas dasar itu, YLSM JMB meminta pemerintah pusat bersama aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proses perizinan pembangunan pabrik tersebut. Audit dimaksud mencakup berbagai dokumen perizinan strategis yang menjadi dasar kegiatan pembangunan.

Beberapa dokumen yang didorong untuk diperiksa antara lain Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), rekomendasi teknis pertanahan, dokumen lingkungan seperti AMDAL atau persetujuan lingkungan, hingga dokumen teknis lain seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), site plan, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Selain evaluasi terhadap aspek administratif dan perizinan, YLSM JMB juga meminta pemerintah menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan maupun kegiatan usaha yang berkaitan dengan proyek tersebut sampai proses pemeriksaan selesai dilakukan secara transparan.

“Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Tidak hanya kepada pihak korporasi, tetapi juga terhadap oknum pejabat yang diduga menyalahgunakan kewenangannya,” kata Cecep.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap tata ruang dan perlindungan lahan pertanian bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kepentingan strategis negara dalam menjaga ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta kepastian hukum dalam pembangunan.

Menurutnya, langkah penertiban tersebut juga sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap lahan strategis serta pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak menyimpang dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

“Pemerintah pusat harus hadir untuk memastikan bahwa tata ruang dihormati dan perlindungan terhadap lahan pertanian tidak hanya menjadi slogan di atas kertas,” ujarnya.

YLSM JMB berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar polemik ini dapat diselesaikan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.