Perempuan Tangguh KSPI Jatim Ikut Suarakan Kesejahteraan Buruh dalam Aksi di Depan Kantor Gubernur Jawa Timur

Surabaya, Media redaksinews.info/ | Di bawah terik matahari yang menyengat, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur hari ini kembali turun ke jalan menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya. Aksi tersebut menjadi simbol perjuangan tiada henti buruh Jawa Timur dalam memperjuangkan kesejahteraan, khususnya dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026.

Yang menarik perhatian publik, dalam aksi ini tampak barisan Buruh perempuan dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak,Gas Bumi dan Umum (FSP KEP-KSPI) Jawa Timur yang dengan semangat tinggi ikut berpartisipasi, membawa poster tuntutan, serta menyerukan keadilan upah di tengah panasnya cuaca. Kehadiran mereka menjadi simbol ketangguhan perempuan buruh yang tidak hanya berperan di rumah tangga, tetapi juga turut memperjuangkan hak-hak pekerja di ruang publik.

Mbajeng, Salah satu pimpinan Buruh Perempuan FSP KEP-KSPI Jawa Timur menegaskan bahwa keikutsertaan aktif Buruh perempuan adalah bentuk nyata dari solidaritas dan kesetaraan gender dalam gerakan serikat pekerja.

“Kami, buruh perempuan, bukan hanya penonton. Kami adalah bagian dari kekuatan perubahan untuk kesejahteraan seluruh buruh Indonesia. Panas matahari bukan halangan bagi kami untuk terus berjuang,” ujarnya penuh semangat.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula audiensi antara perwakilan pimpinan Buruh dari berbagai federasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Jatim, perwakilan dari Dinas Perpajakan Kanwil Jatim, serta beberapa pejabat terkait lainnya.

Dalam forum audiensi tersebut, KSPI Jawa Timur menyampaikan konsep usulan perhitungan UMK Tahun 2026 yang berbasis pada Komponen Hidup Layak (KHL). Perhitungan tersebut mengacu pada data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan tentang disparitas Upah dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan mempertimbangkan variabel ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi investasi di daerah.

KSPI menilai bahwa penentuan UMK 2026 harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil pekerja, bukan sekadar angka kompromi politik atau kebijakan makro ekonomi.

“Upah minimum harus mencerminkan nilai hidup layak, bukan sekadar formalitas tahunan. Data KHL dan kondisi sosial ekonomi buruh harus menjadi dasar utama dalam menetapkan upah,” tegas Apin Ketua PERDA KSPI Jatim.

Aksi hari ini ditutup dengan pembacaan kesepakatan dan seruan untuk terus menjaga solidaritas antar Buruh lintas federasi. Para buruh berkomitmen untuk tetap mengawal proses pembahasan UMK 2026 hingga pemerintah benar-benar menetapkan upah yang adil dan layak bagi seluruh pekerja di Jawa Timur.

Buruh KSPI Jawa Timur Gelar Aksi di Depan Kantor Gubernur, Sodorkan Konsep Perhitungan UMK 2026 Berbasis KHL

Surabaya, Media redaksinews.info/ | Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, menuntut penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 yang adil dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Aksi ini diikuti oleh berbagai Federasi Serikat Pekerja yang bernaung di bawah KSPI. Dalam aksinya, massa buruh membawa berbagai spanduk dan poster yang menuntut pemerintah daerah untuk meninjau kembali formula perhitungan upah yang selama ini dianggap tidak mencerminkan kebutuhan riil pekerja.

Setelah melakukan orasi dan penyampaian aspirasi di depan kantor gubernur, perwakilan pimpinan buruh diterima untuk audiensi yang difasilitasi oleh Kepolisian bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Bapak Sigit dan Bpk Hasan Manggale, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur dan beberapa instansi terkait lainnya.

Dalam audiensi tersebut, KSPI Jawa Timur secara resmi menyodorkan konsep perhitungan UMK 2026 yang berbasis pada Komponen Hidup Layak (KHL). Konsep ini disusun dengan mengacu pada data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kondisi ekonomi, investasi, serta perkembangan upah di berbagai daerah.

Menurut Ardian, perwakilan KSPI Jawa Timur, pendekatan berbasis KHL ini diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam menentukan besaran upah minimum yang realistis dan manusiawi. KSPI menilai bahwa formula pengupahan saat ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, namun kurang memperhatikan daya beli dan kebutuhan dasar pekerja.

“Kami ingin pemerintah daerah benar-benar mempertimbangkan fakta lapangan dan data objektif. KHL adalah cermin dari kebutuhan hidup riil buruh dan keluarganya. Penentuan UMK harus kembali ke prinsip keadilan sosial,” tegas Ardian, salah satu pimpinan KSPI Jawa Timur dalam pertemuan tersebut.

Selain menyoroti perhitungan UMK, KSPI Jawa Timur juga mengingatkan agar Pemerintah Daerah melibatkan unsur Serikat Pekerja dalam pembahasan kebijakan upah secara transparan dan partisipatif, Buruh berharap hasil audiensi ini menjadi langkah awal menuju kebijakan pengupahan yang lebih berkeadilan di Jawa Timur.

Aksi buruh berjalan tertib dan damai, dengan pengawalan dari aparat kepolisian dan petugas keamanan Pemerintah Daerah. Para peserta aksi berjanji akan terus mengawal proses penetapan UMK 2026 hingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada pekerja.

KSPI Jawa Timur Gelar Aksi Demo Buruh JATIM Tuntut Kenaikan Upah Dan Hapus Outsourcing

Surabaya, Media redaksinews.info/ | Ribuan Buruh dan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur hari ini akan menggelar aksi “Demo Pemanasan Upah” di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya. Aksi ini merupakan bentuk penegasan sikap buruh menjelang pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026.

Dalam aksinya, para Buruh membawa sejumlah tuntutan utama, antara lain:

1. Hapus sistem outsourcing yang dinilai membuka celah eksploitasi terhadap pekerja.
2. Tolak upah murah dan dorong penetapan upah layak bagi seluruh pekerja di Jawa Timur.
3. Sahkan RUU/UU Ketenagakerjaan secara mandiri, dan keluarkan dari paket Omnibus Law yang dianggap merugikan pekerja.
4. Hentikan praktik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.
5. Reformasi pajak perburuhan agar lebih berpihak kepada buruh berpenghasilan rendah.

Selain lima poin utama tersebut, KSPI Jatim juga menyuarakan berbagai isu lain seperti jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan pekerja kontrak, serta penegakan hukum ketenagakerjaan yang adil.

Ketua KSPI Jawa Timur, Panjang Apin Sirait, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan “pemanasan” menjelang puncak aksi nasional jika pemerintah tidak segera merespons aspirasi kaum buruh. “Kami menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak lalai terhadap kesejahteraan Buruh dan pekerja. Kesejahteraan buruh adalah kunci agar roda perekonomian Jawa Timur terus berputar,” ujarnya.

Salah satu poin yang ditekankan dalam aksi kali ini adalah kenaikan upah minimum sebesar 8–10% untuk tahun mendatang. KSPI Jatim menilai, kenaikan tersebut selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. “Upah yang layak tidak hanya membuat buruh bertahan hidup, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat. Jika daya beli meningkat, maka sektor perdagangan, pariwisata, dan industri kreatif pun akan tumbuh,” lanjutnya.

Selain itu, KSPI juga menyoroti persoalan outsourcing yang hingga kini masih marak di berbagai sektor industri. Banyak perusahaan outsourcing disebut melanggar aturan ketenagakerjaan, mulai dari pemberian upah di bawah standar hingga penentuan jenis pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan. “Pemerintah seakan menutup mata. Akibatnya, banyak pekerja muda dan baru menjadi korban eksploitasi,” tegasnya.

Aksi ini berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Para peserta aksi menyerukan agar pemerintah segera menanggapi tuntutan mereka dengan langkah konkret dan berpihak pada kesejahteraan buruh Jawa Timur.

KSPI Jatim menegaskan, jika tidak ada respons yang memadai, mereka siap menggelar aksi lanjutan dalam skala lebih besar menjelang akhir tahun sebagai bentuk peringatan keras kepada pemerintah dan pengusaha.

PUK SP KEP PT Young Tree Industries, Sediakan Sembako Bagi Anggota

Sidoarjo, Media redaksinews.info/ | Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum. (SPKEP) PT. Young Tree Industries mengambil langkah nyata dengan membuka usaha kecil-kecilan penyedia kebutuhan pokok (sembako) bagi para anggota. Program ini dirancang sebagai bentuk kepedulian sosial dan kesejahteraan ekonomi, di mana anggota dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan melakukan pembayaran setelah menerima gaji bulanan.

Langkah ini digagas langsung oleh Supangat, sebagai Ketua PUK SPKEP PT Young Tree Industries, sebagai bentuk nyata solidaritas antarpekerja. Menurut Supangat, ide tersebut muncul dari kepedulian terhadap kondisi anggota yang sering kesulitan waktu dan tenaga untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga setelah bekerja.

“Kami ingin meringankan beban anggota agar mereka tidak perlu repot mencari kebutuhan pokok ke luar. Semua sudah kami siapkan di lingkungan kerja, dan bisa dibayar setelah gajian. Dan yang lebih menarik adalah keuntungan dari hasil penjualan sembako ini akan dikembalikan kepada anggota lagi berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya. Ini adalah langkah sebagai bagian dari perjuangan untuk kesejahteraan bersama,” ujar Supangat.

Adapun kebutuhan pokok yang disiapkan oleh pengurus PUK SPKEP antara lain beras premium dan medium kemasan 5 kg, minyak goreng, mie instan, serta gula pasir. Seluruh barang dikelola langsung oleh pengurus Serikat bidang Organisasi dengan sistem yang transparan dan harga terjangkau.

Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari para anggota karena selain membantu kebutuhan keluarga, juga mempererat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara pekerja. Dengan semangat gotong royong, pengurus rela meluangkan waktu dan tenaga untuk menyiapkan seluruh kebutuhan tersebut.

Melalui program sembako ini, PUK SPKEP PT. Young Tree Industries membuktikan bahwa perjuangan untuk kesejahteraan pekerja tidak hanya dilakukan melalui meja perundingan, tetapi juga lewat aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan hidup anggota dan keluarganya.

Bupati Sidoarjo Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda 2025.

Sidoarjo, Media redaksinews.info/ | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Lapangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, Selasa pagi (28/10). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ASN, serta perwakilan organisasi kepemudaan dari berbagai wilayah.

• Pemuda Sebagai Pelaku Perubahan di Era Digital

Dalam amanatnya, Bupati Subandi menekankan pentingnya semangat Sumpah Pemuda sebagai landasan bagi generasi muda untuk terus bersatu dan berkontribusi nyata bagi bangsa.

“Pemuda Sidoarjo harus menjadi pelaku perubahan, bukan sekadar penonton. Di era digital ini, mari manfaatkan teknologi untuk hal yang membangun,” ujar Bupati Subandi.

Ia menegaskan, kemajuan teknologi seharusnya tidak menjauhkan pemuda dari nilai-nilai persatuan dan kebangsaan. Menurutnya, persatuan dalam keberagaman tetap menjadi fondasi utama dalam membangun Indonesia yang kuat.

•Aksi Nyata dari Pemuda Sidoarjo

Pada kesempatan itu, Bupati Sidoarjo juga mengajak para pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Mulai dari inovasi digital, kewirausahaan, hingga kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Bangun Indonesia dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadilah inspirasi bagi sesama,” pesan Bupati Subandi.

Upacara berlangsung khidmat dengan pembacaan teks Sumpah Pemuda, pengibaran bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan oleh pelajar Sidoarjo. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan bagi pemuda berprestasi di bidang sosial, inovasi, dan teknologi.

•Momentum Menumbuhkan Semangat Bersatu

Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 di Kabupaten Sidoarjo menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat bersatu, bekerja, dan berkarya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mendukung berbagai program kepemudaan agar generasi muda siap menghadapi tantangan global.

“Dengan semangat Sumpah Pemuda, mari kita kobarkan kembali tekad untuk bersatu dan membangun Indonesia dari Sidoarjo,” tutup Bupati Subandi