DPC FSP KEP Kab. Pasuruan Hadir dalam Apel Kebangsaan, Bentuk sinergi buruh dengan polres pasuruan

Pasuruan, redaksinews.info/ | Apel Akbar kebangsaan yang di adakan oleh polres pasuruan tersebut tidak lain bertujuan menanamkan rasa sekaligus sebagai tanggung jawab moral menjaga NKRI, sekaligus ekspresi menolak keras aksi kerusuhan, pembakaran, dan aksi anarkistis lainnya dalam penyampaian pendapat di muka umum.

Acara di laksanakan di lapangan Sarja Arya Racana Polres Pasuruan yang ber alamat Jl. Raya Sutomo no. 1 bangil, pasuruan dan di hadiri oleh kaum buruh dari unsur perwakilan DPC KSPI Kab. Pasuruan sebanyak 7 orang, DPC F LOMENIK SBSI berjumlah 7 orang, KC SPAMK FSPMI 8 orang, KC SPAI FSPMI 8 orang, DPC F SP RTMM 8 orang, DPC FSP KEP SPSI 7 orang. Kamis 23/10/25

AKBP Jazuli Dani Iriawan selaku Kapolres Pasuruan sekaligus pembina Apel menyampaikan \”dalam kesempatan kali ini ayo Kita bersama – sama untuk menciptakan situasi yang kondusif dan aman kususnya di pasuruan\” ujarnya

\”Momen apel akbar kebangsaan pada hari ini bagian dari bentuk sinergi kita dengan buruh untuk bersama sama agar tetap menjaga pasuruan agar tetap damai\” ucap dangan nada lantang

Acra di tutup dengan do\’a dan di lanjut dengan ber salam – salaman dari bapak Jazuli Dani Iriawan (Kapolres Pasuruan) kepada semua perwakilan buruh yang hadir.

YLSM-JMB Minta KPK Supervisi Dugaan Keterlibatan Pejabat Pemkab Serang dalam Kasus Situ Ranca Gede

Serang, redaksinews.info/ I YLSM-JMB, secara tegas akan mengirimkan surat permohonan supervisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) terkait kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penguasaan lahan Situ Ranca Gede-Jakung yang berlokasi di Desa Babakan, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Langkah ini ditempuh setelah YLSM-JMB menemukan adanya indikasi kuat keterlibatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dalam berbagai tahapan yang berhubungan dengan kasus tersebut, mulai dari penerbitan izin
lokasi, izin lingkungan, pembebasan lahan, hingga penerbitan rekomendasi sertifikat tanah.
“Kami melihat kasus Situ Ranca Gede tidak berhenti pada level desa. Ada rantai tanggung jawab pejabat daerah yang semestinya diperiksa, terutama dari sisi tata ruang, perizinan, dan pengawasan lingkungan,” ujar Cecep Solihin (Ketua YLSM-JMB) dalam keterangannya.
Menurut hasil telaahan YLSM-JMB, adanya dugaan pelanggaran terutama tata ruang dan lingkungan yang terjadi di kawasan Situ Ranca Gede yang diduga melibatkan kelalaian atau pembiaran dari beberapa perangkat daerah di Pemkab Serang, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas PUPR bidang Tata Ruang.

Selain itu, indikasi penyalahgunaan wewenang juga muncul pada proses penerbitan izin lokasi industri PT Modern Industrial Estate yang diduga berdiri di atas kawasan situ atau wilayah lindung yang dilindungi oleh RTRW Kabupaten Serang dan Peraturan Daerah Provinsi Banten. “Kami meminta KPK turun langsung melakukan supervisi terhadap penanganan perkara ini, agar dapat dibuka secara menyeluruh dan tidak berhenti pada aktor tingkat bawah,” tegasnya. YLSM-JMB mendesak KPK RI untuk:

1. Melakukan supervisi terhadap aparat penegak hukum daerah (Kejati Banten).
2. Menelusuri proses pemberian izin dan pengawasan lingkungan oleh Pemkab
   Serang.
3. Memeriksa potensi penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi dalam proses
   pembebasan lahan.
4. Menegakkan pertanggungjawaban pejabat Pemkab Serang atas kelalaian
   melindungi kawasan situ yang memiliki fungsi ekologis strategis.

YLSM-JMB menilai bahwa kasus Situ Ranca Gede merupakan cermin lemahnya pengawasan pemerintah daerah dalam menjaga aset lingkungan dan ruang publik. Apabila benar terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kolusi dalam pemberian izin, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. “Kami berharap KPK dapat menelusuri seluruh alur perizinan dan pertanggungjawaban pejabat daerah agar kasus ini benar-benar tuntas dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia,” pungkas Cecep Solihin. (Andrea)