Marsinah Dinobatkan Sebagai Pahlawan Buruh Nasional, Simbol Perjuangan Kaum Pekerja Indonesia

Jakarta, Media redaksinews.info/ | Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan Marsinah sebagai Pahlawan Buruh Nasional atas jasanya memperjuangkan hak-hak pekerja dan keadilan sosial di Indonesia. Pengakuan ini menjadi tonggak sejarah penting bagi gerakan buruh Indonesia sekaligus penghormatan atas keberanian seorang perempuan pekerja yang gugur demi memperjuangkan nasib sesama buruh.

Marsinah, Sosok Perempuan Tangguh dari Nganjuk

Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Ia bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, sebagai buruh pabrik arloji. Dikenal berani dan tegas, Marsinah aktif menyuarakan aspirasi rekan-rekannya terkait kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, dan hak-hak pekerja perempuan.

Pada Mei 1993, Marsinah terlibat dalam aksi mogok kerja menuntut keadilan bagi buruh yang dipecat secara sepihak. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tragis di daerah Wilangan, Nganjuk. Tragedi ini mengguncang Indonesia dan menjadikan nama Marsinah sebagai simbol perjuangan hak asasi manusia dan keadilan bagi kaum pekerja.

Penetapan Marsinah Sebagai Pahlawan Buruh Nasional

Penobatan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional Bidang Perburuhan diumumkan secara resmi oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025. Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan tersebut kepada keluarga Marsinah di Istana Negara.

“Pemerintah memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada almarhumah Marsinah atas keberaniannya memperjuangkan hak pekerja di tengah tekanan dan ancaman. Semangat juangnya adalah teladan bagi seluruh buruh Indonesia,” ujar Presiden dalam pidatonya.

Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai organisasi serikat buruh nasional, termasuk KSPI, FSP KEP, dan Jamkeswatch, turut menyambut gembira keputusan tersebut. Mereka menilai penetapan ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap perjuangan kelas pekerja, khususnya perempuan.

Makna Gelar Pahlawan Buruh Nasional bagi Kaum Pekerja

Bagi gerakan buruh, gelar yang diberikan kepada Marsinah bukan sekadar penghargaan simbolik, tetapi juga pengingat bahwa perjuangan buruh untuk upah layak, jaminan sosial, dan kebebasan berserikat masih terus berlanjut. Marsinah menjadi inspirasi bagi generasi muda pekerja untuk tidak takut bersuara demi keadilan sosial.

Ketua Umum FSP KEP-KSPI, Sunandar, menyatakan bahwa perjuangan Marsinah akan terus hidup dalam semangat setiap pekerja.

“Marsinah bukan hanya nama, tapi semangat perjuangan buruh Indonesia yang abadi. Gelar ini milik seluruh pekerja yang berjuang dengan hati dan keberanian,” ujarnya.

Momentum Kebangkitan Gerakan Buruh Indonesia

Penetapan Marsinah sebagai Pahlawan Buruh Nasional menjadi momentum penting bagi seluruh serikat pekerja untuk memperkuat solidaritas, advokasi, dan pendidikan perburuhan. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan menjadikan nilai perjuangan Marsinah sebagai dasar kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan.

Dengan pengakuan ini, Marsinah resmi menjadi ikon perjuangan buruh Indonesia, sejajar dengan para pahlawan bangsa yang telah berkorban demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

Pemasangan Stiker “Keluarga Miskin” oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang Berujung Pengunduran Diri Penerima Bansos

---

Kabupaten Kepahiang, Media redaksinews.info/ | Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Sosial berencana memasang stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” pada rumah-rumah penerima bantuan sosial (Bansos) sebagai bagian dari langkah verifikasi data penerima. Namun, langkah ini memunculkan kontroversi dan pengunduran diri dari beberapa penerima manfaat.

Menurut laporan, sejumlah warga yang selama ini memperoleh Bansos memilih mengundurkan diri ketika petugas sosial hendak menempel stiker di rumah mereka. Salah satu warga menolak pemasangan dengan alasan bahwa kondisi rumahnya sudah layak, bahkan memiliki mobil dan rumah yang cukup bagus , sehingga merasa label “keluarga miskin” tidak sesuai.

Latar Belakang

Langkah ini dilatar belakangi upaya Dinas Sosial untuk memperketat ketepatan sasaran program Bansos. Program pemasangan stiker merupakan bagian dari verifikasi lapangan guna memastikan bahwa data penerima bantuan sosial benar-benar tertuju kepada keluarga yang memenuhi kriteria.

Kronologi

Sejak awal Oktober 2025, tim verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang mulai mendatangi rumah-rumah penerima manfaat dan memasang stiker “Keluarga Miskin” di bagian luar rumah.

Beberapa rumah yang dilaporkan cukup layak dan memiliki aset signifikan tetap dicatat sebagai penerima bantuan dan menjadi target pemasangan stiker.

Atas pemasangan stiker ini, sebagian warga memilih menyatakan mundur sebagai penerima manfaat agar stiker tidak ditempel di rumah mereka karena merasa malu atau merasa tidak layak mendapat label “keluarga miskin”.

Dampak yang Terjadi

Pengunduran diri penerima manfaat: Beberapa keluarga memilih untuk melepas status sebagai penerima Bansos agar rumahnya tidak dipasangi stiker yang dianggap mencoreng harga diri.

Kritik sosial: Kebijakan pemasangan stiker dianggap menimbulkan stigma bagi penerima Bansos, khususnya bagi mereka yang merasa telah mampu atau memiliki aset yang layak.

Dinsos pasang stiker “Keluarga Miskin” di rumah penerima Bansos. “Kami malu, rumah kami tidak miskin,” ujar warga yang memilih mundur dari daftar penerima.

Validasi data terganggu: Karena penolakan pemasangan stiker oleh beberapa penerima, proses verifikasi dan pengumpulan data lapangan menjadi kurang lancar.

Pernyataan Resmi

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang menyatakan bahwa langkah ini masih dalam tahap evaluasi dan belum sepenuhnya diterapkan secara massal. Ia menegaskan bahwa tujuan utama adalah agar program bantuan sosial mencapai keluarga yang benar-benar membutuhkan. Namun, ia juga mengakui bahwa aspek sensitivitas sosial dan komunikasi publik perlu diperbaiki.

Rekomendasi Langkah Ke Depan

1. Melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, dan arti pemasangan stiker agar tidak menimbulkan salah paham atau stigma negatif.
2. Meninjau ulang aspek estetika dan penempatan stiker , mungkin menggunakan label atau tanda yang lebih halus agar tidak mencederai kesejahteraan psikologis penerima manfaat.
3. Memastikan verifikasi data melalui metode yang lebih transparan, objektif, dan melibatkan partisipasi penerima manfaat, agar tidak muncul kasus penerima yang merasa tidak layak tetapi tetap terdaftar.
4. Membangun mekanisme pengaduan terbuka bagi masyarakat yang merasa terjadi ketidaksesuaian data penerima Bansos atau merasa terlabel secara tidak adil.

Desa Paniis prioritaskan pembangunan infrastruktur dari DD Tahap II Tahun 2025

Pandeglang, suarapergerakn.id -Pemerintah Desa Paniis, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal tersebut, Pada penyaluran Dana Desa (DD) tahap II Tahun 2025 sebagian besar anggaran masih difokuskan pada sektor pembangunan fisik.

\”Untuk anggaran Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp. 585.740.800. Kami utamakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti Paving block,\” kata Kepala Desa Paniis H. Akhmad Ikara di Pandeglang, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, terutama untuk menunjang akses ekonomi dan aktivitas sehari-hari warga.

“Kami tetap fokus pada pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan lingkungan,\” katanya.

Selain itu, lanjutnya, Pemdes Paniis juga membangun program Sarana Air Bersih (SAB) di empat titik lokasi di desa tersebut.

\”Pembangunan ini diharapkan bisa meningkatkan mobilitas warga dan mendukung perekonomian desa,” ujarnya.

H. Akhmad Ikara menambahkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa tetap mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Warga turut dilibatkan dalam proses musyawarah, perencanaan, hingga pelaksanaan pembangunan.

“Kami ingin semua kegiatan yang dibiayai dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Dengan berjalannya pembangunan tahap kedua ini, Pemerintah Desa Paniis berharap dapat semakin berkembang dan mampu mendorong peningkatan ekonomi lokal.

Bupati Sidoarjo Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda 2025.

Sidoarjo, Media redaksinews.info/ | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Lapangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, Selasa pagi (28/10). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ASN, serta perwakilan organisasi kepemudaan dari berbagai wilayah.

• Pemuda Sebagai Pelaku Perubahan di Era Digital

Dalam amanatnya, Bupati Subandi menekankan pentingnya semangat Sumpah Pemuda sebagai landasan bagi generasi muda untuk terus bersatu dan berkontribusi nyata bagi bangsa.

“Pemuda Sidoarjo harus menjadi pelaku perubahan, bukan sekadar penonton. Di era digital ini, mari manfaatkan teknologi untuk hal yang membangun,” ujar Bupati Subandi.

Ia menegaskan, kemajuan teknologi seharusnya tidak menjauhkan pemuda dari nilai-nilai persatuan dan kebangsaan. Menurutnya, persatuan dalam keberagaman tetap menjadi fondasi utama dalam membangun Indonesia yang kuat.

•Aksi Nyata dari Pemuda Sidoarjo

Pada kesempatan itu, Bupati Sidoarjo juga mengajak para pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Mulai dari inovasi digital, kewirausahaan, hingga kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Bangun Indonesia dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadilah inspirasi bagi sesama,” pesan Bupati Subandi.

Upacara berlangsung khidmat dengan pembacaan teks Sumpah Pemuda, pengibaran bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan oleh pelajar Sidoarjo. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan bagi pemuda berprestasi di bidang sosial, inovasi, dan teknologi.

•Momentum Menumbuhkan Semangat Bersatu

Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 di Kabupaten Sidoarjo menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat bersatu, bekerja, dan berkarya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mendukung berbagai program kepemudaan agar generasi muda siap menghadapi tantangan global.

“Dengan semangat Sumpah Pemuda, mari kita kobarkan kembali tekad untuk bersatu dan membangun Indonesia dari Sidoarjo,” tutup Bupati Subandi

DPC FSP KEP Kab. Pasuruan Hadir dalam Apel Kebangsaan, Bentuk sinergi buruh dengan polres pasuruan

Pasuruan, redaksinews.info/ | Apel Akbar kebangsaan yang di adakan oleh polres pasuruan tersebut tidak lain bertujuan menanamkan rasa sekaligus sebagai tanggung jawab moral menjaga NKRI, sekaligus ekspresi menolak keras aksi kerusuhan, pembakaran, dan aksi anarkistis lainnya dalam penyampaian pendapat di muka umum.

Acara di laksanakan di lapangan Sarja Arya Racana Polres Pasuruan yang ber alamat Jl. Raya Sutomo no. 1 bangil, pasuruan dan di hadiri oleh kaum buruh dari unsur perwakilan DPC KSPI Kab. Pasuruan sebanyak 7 orang, DPC F LOMENIK SBSI berjumlah 7 orang, KC SPAMK FSPMI 8 orang, KC SPAI FSPMI 8 orang, DPC F SP RTMM 8 orang, DPC FSP KEP SPSI 7 orang. Kamis 23/10/25

AKBP Jazuli Dani Iriawan selaku Kapolres Pasuruan sekaligus pembina Apel menyampaikan \”dalam kesempatan kali ini ayo Kita bersama – sama untuk menciptakan situasi yang kondusif dan aman kususnya di pasuruan\” ujarnya

\”Momen apel akbar kebangsaan pada hari ini bagian dari bentuk sinergi kita dengan buruh untuk bersama sama agar tetap menjaga pasuruan agar tetap damai\” ucap dangan nada lantang

Acra di tutup dengan do\’a dan di lanjut dengan ber salam – salaman dari bapak Jazuli Dani Iriawan (Kapolres Pasuruan) kepada semua perwakilan buruh yang hadir.