KSPI Jawa Timur Gelar Aksi Demo Buruh JATIM Tuntut Kenaikan Upah Dan Hapus Outsourcing

Surabaya, Media redaksinews.info/ | Ribuan Buruh dan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur hari ini akan menggelar aksi “Demo Pemanasan Upah” di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya. Aksi ini merupakan bentuk penegasan sikap buruh menjelang pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026.

Dalam aksinya, para Buruh membawa sejumlah tuntutan utama, antara lain:

1. Hapus sistem outsourcing yang dinilai membuka celah eksploitasi terhadap pekerja.
2. Tolak upah murah dan dorong penetapan upah layak bagi seluruh pekerja di Jawa Timur.
3. Sahkan RUU/UU Ketenagakerjaan secara mandiri, dan keluarkan dari paket Omnibus Law yang dianggap merugikan pekerja.
4. Hentikan praktik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.
5. Reformasi pajak perburuhan agar lebih berpihak kepada buruh berpenghasilan rendah.

Selain lima poin utama tersebut, KSPI Jatim juga menyuarakan berbagai isu lain seperti jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan pekerja kontrak, serta penegakan hukum ketenagakerjaan yang adil.

Ketua KSPI Jawa Timur, Panjang Apin Sirait, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan “pemanasan” menjelang puncak aksi nasional jika pemerintah tidak segera merespons aspirasi kaum buruh. “Kami menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak lalai terhadap kesejahteraan Buruh dan pekerja. Kesejahteraan buruh adalah kunci agar roda perekonomian Jawa Timur terus berputar,” ujarnya.

Salah satu poin yang ditekankan dalam aksi kali ini adalah kenaikan upah minimum sebesar 8–10% untuk tahun mendatang. KSPI Jatim menilai, kenaikan tersebut selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. “Upah yang layak tidak hanya membuat buruh bertahan hidup, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat. Jika daya beli meningkat, maka sektor perdagangan, pariwisata, dan industri kreatif pun akan tumbuh,” lanjutnya.

Selain itu, KSPI juga menyoroti persoalan outsourcing yang hingga kini masih marak di berbagai sektor industri. Banyak perusahaan outsourcing disebut melanggar aturan ketenagakerjaan, mulai dari pemberian upah di bawah standar hingga penentuan jenis pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan. “Pemerintah seakan menutup mata. Akibatnya, banyak pekerja muda dan baru menjadi korban eksploitasi,” tegasnya.

Aksi ini berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Para peserta aksi menyerukan agar pemerintah segera menanggapi tuntutan mereka dengan langkah konkret dan berpihak pada kesejahteraan buruh Jawa Timur.

KSPI Jatim menegaskan, jika tidak ada respons yang memadai, mereka siap menggelar aksi lanjutan dalam skala lebih besar menjelang akhir tahun sebagai bentuk peringatan keras kepada pemerintah dan pengusaha.

Bupati Sidoarjo Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda 2025.

Sidoarjo, Media redaksinews.info/ | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Lapangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, Selasa pagi (28/10). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ASN, serta perwakilan organisasi kepemudaan dari berbagai wilayah.

• Pemuda Sebagai Pelaku Perubahan di Era Digital

Dalam amanatnya, Bupati Subandi menekankan pentingnya semangat Sumpah Pemuda sebagai landasan bagi generasi muda untuk terus bersatu dan berkontribusi nyata bagi bangsa.

“Pemuda Sidoarjo harus menjadi pelaku perubahan, bukan sekadar penonton. Di era digital ini, mari manfaatkan teknologi untuk hal yang membangun,” ujar Bupati Subandi.

Ia menegaskan, kemajuan teknologi seharusnya tidak menjauhkan pemuda dari nilai-nilai persatuan dan kebangsaan. Menurutnya, persatuan dalam keberagaman tetap menjadi fondasi utama dalam membangun Indonesia yang kuat.

•Aksi Nyata dari Pemuda Sidoarjo

Pada kesempatan itu, Bupati Sidoarjo juga mengajak para pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Mulai dari inovasi digital, kewirausahaan, hingga kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Bangun Indonesia dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadilah inspirasi bagi sesama,” pesan Bupati Subandi.

Upacara berlangsung khidmat dengan pembacaan teks Sumpah Pemuda, pengibaran bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan oleh pelajar Sidoarjo. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan bagi pemuda berprestasi di bidang sosial, inovasi, dan teknologi.

•Momentum Menumbuhkan Semangat Bersatu

Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 di Kabupaten Sidoarjo menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat bersatu, bekerja, dan berkarya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mendukung berbagai program kepemudaan agar generasi muda siap menghadapi tantangan global.

“Dengan semangat Sumpah Pemuda, mari kita kobarkan kembali tekad untuk bersatu dan membangun Indonesia dari Sidoarjo,” tutup Bupati Subandi

Peringati hari sumpah pemuda, Bupati Dewi: pemuda sebagai generasi bangsa

Pandeglang, suarapergerkanan.id – Bupati Pandeglang, Dewi Setiani menyampaikan Peran pemuda sebagai generasi bangsa harus mampu berkontribusi nyata terhadap kemajuan pembangunan.

\”Pemuda harus beraksi dan berkontribusi untuk membangun daerahnya masing – masing, karena untuk mewujudkan Indonesia maju harus dibangun dari Provinsi, Kabupaten yang maju, oleh sebab itu pemuda harus menjadi tonggak utama kemajuan bangsa,\” kata Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani usai melaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, ke-97, Selasa (28/10/2025) di Alun-alun Pandeglang.

\”Kemajuan bangsa tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif dari generasi muda sebagai tonggak utama bangsa,\”tambanya.

Menurutnya, saat ini kita hidup diera serba cepat dan penuh perubahan di tengah-tengah perkembangan dunia digital, Pemuda Indonesia harus menjadi pelaku perubahan, bukan hanya penonton, tapi harus jadi pelaku utama pembangunan,\” tuturnya.

Ia berharap momentum Hari Sumpah Pemuda ini menjadi waktu yqng tepat untuk melakukan refleksi diri, sudah sejauh mana kita berkontribusi untuk bangsa, apakah kita telah menjadi bagian dari solusi, atau justru menjadi penonton ditengah perubahan, saatnya kita buktikan bahwa generasi muda adalah generasi yang siap beraksi bukan hanya bereaksi.

Dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tingkat Kabupaten Pandeglang
Bupati Raden Dewi Setiani menjadi Inspektur Upacara, adapun tema Peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini mengambil tema Pemuda Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu.

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tingkat Kabupaten Pandeglang dihadiri pula oleh Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, Forkopimda, para pegawai serta pera pelajar.

Gubernur Banten sebut kerukunan umat jadi ukuran kemajuan daerah

Serang, redaksinews.info/ – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada tingkat kerukunan masyarakatnya. Menurutnya Provinsi Banten adalah provinsi terbuka dan menjunjung tinggi keberagaman sejak masa Kesultanan Banten, yang mana nilai keberagaman itu terbukti mampu menghadirkan kehidupan sosial yang harmonis dan menjadi kekuatan kolektif bagi masyarakat.

“Saya percaya bahwa kemajuan sebuah daerah diukur dari kerukunannya. Simbol dan situs sejarah membuktikan bahwa keberagaman telah hadir berabad-abad di Banten,” ujar Andra Soni saat menghadiri Refleksi 97 Tahun Sumpah Pemuda sekaligus Pengukuhan Kader Kerukunan Umat Beragama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Serang di Sekretariat FKUB Kota Serang, Senin malam (27/10/2025).

Andra Soni mengatakan, kerukunan yang terjaga selama ini di Banten telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan. Termasuk pertumbuhan ekonomi daerah yang menunjukkan tren positif.

Hal ini ditunjukkan dengan investasi pada semester pertama 2025 telah melampaui Rp 60 triliun disertai pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,33 persen pada triwulan kedua dan berada di atas rata-rata nasional. Inflasi pun terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga menyampaikan bahwa berbagai program pemerintah pusat untuk masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan manfaat signifikan bagi lebih dari satu juta pelajar di Provinsi Banten. Program Sekolah Gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKH swasta juga telah dinikmati oleh lebih dari 65 ribu pelajar.

“Semua ini terjadi karena toleransi di tengah masyarakat Banten tumbuh secara pesat. Perbedaan merupakan sumber kekuatan yang harus terus dirawat untuk kemajuan daerah,” imbuhnya.

Andra Soni mengapresiasi FKUB Kota Serang yang telah menginisiasi kegiatan pengkaderan kerukunan umat beragama sebagai langkah menjaga keharmonisan masyarakat. Terutama dalam menghadapi tantangan era digital yang rentan terhadap penyebaran hoaks dan provokasi.

“Kader FKUB memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan lintas agama. Pendidikan toleransi harus terus disosialisasikan untuk mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mengganggu persatuan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua FKUB Kota Serang KH Matin Syarkowi menuturkan bahwa sejarah telah mengajarkan pentingnya mayoritas melindungi kelompok minoritas. Sebagai mitra pemerintah, FKUB berkewajiban memastikan amanat konstitusi tentang kebebasan beragama terlaksana secara nyata.

“Perbedaan agama adalah keniscayaan dan merupakan anugerah Tuhan. Tugas kita menjadikannya sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih maju,” ujarnya.

Pengukuhan kader kerukunan umat beragama angkatan pertama ini turut disaksikan Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim beserta perwakilan lintas agama. Pengukuhan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Serang Subagyo. Penguatan peran FKUB di tengah masyarakat akan semakin memperkokoh persatuan serta mempercepat terwujudnya Banten yang maju, adil, merata, dan bebas dari konflik sosial.

Dosen FH Unpam Serang sosialisasikan legalitas kepemilikan tanah di Pandeglang

Pandeglang, redaksinews.info/ – Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) Serang memberikan penyuluhan hukum melalui pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Kertasana Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Kegiatan tersebut di pandu oleh salah Dosen FH UNPAM Serang, Herlina yang bertema Legalitas Kepemilikan Tanah Pasca Pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2021.

Herlina menjelaskan pentingnya masyarakat memahami perubahan regulasi terkait kepemilikan tanah. Menurutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menegaskan bahwa bukti kepemilikan tanah tradisional seperti petok, letter C atau girik tidak lagi diakui sebagai alat bukti tertulis hak atas tanah setelah lima tahun diberlakukannya aturan tersebut.

“Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada warga Desa Kertasana agar segera mensertifikatkan tanahnya. Karena setelah batas waktu yang ditentukan, dokumen seperti girik hanya dianggap sebagai petunjuk, bukan bukti kepemilikan yang sah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kertasana Uhadi menyatakan apresiasinya kepada tim Dosen UNPAM Serang atas inisiatif memberikan edukasi hukum yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat pedesaan.

“Kami sangat berterima kasih kepada UNPAM Serang, karena informasi seperti ini penting agar warga tidak kehilangan hak atas tanahnya hanya karena ketidaktahuan terhadap regulasi baru,” katanya.

Melalui kegiatan PKM ini, diharapkan masyarakat Desa Kertasana semakin sadar akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah dan segera melakukan sertifikasi guna memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya.

Selain itu, Universitas Pamulang (Unpam) resmi menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Provinsi Banten dalam rangka memperkuat pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) Unpam dan APDESI Banten tersebut bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintahan desa, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui sinergi itu, Unpam berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan masyarakat serta penerapan hasil riset dan inovasi kampus di tingkat desa.