RPP Tidak Ada Perubahan, Buruh Soroti Marwah MK yang Runtuh

Jakarta, Media redaksinews.info/ | Rencana pemerintah untuk menerbitkan sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menegaskan formula penyesuaian upah minimum sebagai berikut:

UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)

(5) Nilai penyesuaian Upah minimum dalam formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebagai berikut:

Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α )} x UM(t)

dengan ketentuan Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α )} x UM(t)

dan variabel α berada dalam rentang 0,20 sampai 0,70, ditentukan oleh dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL) telah memunculkan sorotan serius dari kalangan buruh dan serikat pekerja.

Menurut rancangan ayat (6) hingga (10) dalam draf RPP tersebut:

• α menjadi variabel yang fleksibel dalam rentang 0,20-0,70.
• Penetapannya dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi/kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan dua faktor utama: (a) keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan, (b) perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.
• Selain dua faktor tersebut, dapat mempertimbangkan “faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan”.
• Jika nilai penyesuaian ≤ 0 maka upah minimum tahun berikutnya sama dengan tahun berjalan.
• Data yang digunakan bersumber dari lembaga statistik yang berwenang.

Kekhawatiran Serikat Pekerja
Sejumlah serikat pekerja kritik keras formula di atas karena dianggap kembali menghidupkan mekanisme “indeks tertentu” atau “variabel α” yang sebelumnya telah dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berpendapat:

• Mekanisme penghitungan yang terlalu teknis (inflasi + PE×α) dapat saja menghasilkan upah minimum yang tidak cukup menjamin kebutuhan hidup layak pekerja, khususnya bila α dipilih rendah (misalnya 0,20).
• Pelibatan dewan pengupahan daerah secara lokal dalam menentukan α bisa menimbulkan disparitas besar antar-wilayah dan potensi penetapan yang “ringan” bagi pengusaha di masa krisis.
• Kebanyakan buruh menuntut agar penetapan upah minimum kembali mutlak mengacu pada parameter “kebutuhan hidup layak” (KHL) tanpa pembauran formula indeks yang bisa menurunkan daya tawar pekerja.

Referensi Putusan MK
Beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pengupahan menjadi dasar argumen serikat pekerja:

• Untuk perkara nomor 72/PUU-XIII/2015, MK menegaskan bahwa upah minimum bukan saja sebagai perlindungan dasar bagi pekerja/buruh, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial (safety net). peraturan.bpk.go.id
• Dalam perkara nomor 168/PUU-XXI/2023, MK menyatakan bahwa frasa “indeks tertentu” dalam Pasal 88D ayat (2) Lampiran UU 6/2023 (klaster ketenagakerjaan) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi … dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh”. Hukum Online+1
• MK juga menegaskan dalam putusan-ikhtisar bahwa penetapan upah minimum harus mengacu pada kebutuhan hidup layak dan tidak hanya sekadar hitung-hitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Mengapa Ini Penting

• Upah minimum adalah instrumen kunci dalam menjamin bahwa pekerja dan keluarganya memiliki penghidupan yang layak. Jika formula terlalu menguntungkan pengusaha atau menekan variabel hingga α rendah, maka hak pekerja bisa terdampak.
• Penggunaan variabel α yang fleksibel membuka ruang untuk penetapan yang sangat bervariasi antar daerah — hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan antar-wilayah (provinsi/kabupaten) dan memicu konflik industrial.
• Dengan putusan MK yang menolak penggunaan frasa “indeks tertentu” tanpa makna yang jelas, maka skema RPP yang menggunakan α berpotensi bermasalah secara konstitusional jika tidak diikat dengan parameter yang ke arah KHL secara eksplisit.
• Dari sisi perusahaan dan pemerintah daerah, formula ini bisa jadi “alat” yang memberi fleksibilitas dalam naik-turunnya biaya tenaga kerja — tetapi dari sudut pekerja, ini bisa menjadi jebakan yang menghasilkan kenaikan minimal atau stagnan dibanding kenaikan biaya hidup yang nyata.

Rekomendasi Serikat Pekerja
Melihat kondisi ini, serikat pekerja dan pengamat ketenagakerjaan merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Agar dalam RPP dijelaskan secara tegas bahwa α hanya akan ditetapkan setelah survei kebutuhan hidup layak (KHL) terkini di wilayah terkait dan bukan sebagai angka arbitrer.
2. Penetapan α dilakukan dengan mekanisme yang transparan, partisipatif dan melibatkan serikat pekerja serta asosiasi pengusaha dalam dewan pengupahan daerah — untuk memastikan variable tidak dimanipulasi.
3. Agar RPP menyebut bahwa upah minimum tidak boleh di bawah KHL dan bahwa formula (inflasi + PE×α) hanya sebagai pengarah, bukan sebagai substitusi parameter KHL.
4. Pemerintah pusat dan daerah hendaknya menyediakan data lengkap dan ter-verifikasi tentang inflasi, pertumbuhan ekonomi (PE) dan survei KHL, serta menetapkan batas bawah (floor) α agar tidak jatuh ke angka yang menurunkan daya beli pekerja.
5. Pengawasan dan penegakan regulasi pengupahan harus ditingkatkan — terutama jika penetapan upah minimum menunjukkan disparitas besar atau tidak sesuai hasil survei KHL.

Penutup
Rancangan RPP pengupahan yang menggunakan komponen variabel α dalam formula penyesuaian upah minimum merupakan langkah kebijakan yang memiliki dua wajah. Di satu sisi, fleksibilitas dapat membantu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi; di sisi lain, jika tidak terikat dengan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL) dan putusan MK, maka bisa membuka ruang bagi penurunan standar kesejahteraan pekerja.
Dengan adanya putusan MK yang menolak penggunaan frasa “indeks tertentu” tanpa makna yang jelas dan yang mengingatkan kembali pentingnya KHL dalam penetapan upah minimum, maka RPP ini perlu dikawal secara seksama agar tidak malah melemahkan jaminan upah layak bagi pekerja di Indonesia.

Harlah ke-9 Kopaskep: FSP KEP Jawa Timur Gelar Tasyakuran dan Kukuhkan Semangat Perjuangan Buruh

Gresik, Media redaksinews.info/ 02 November 2025 – Dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) Komando Pasukan KEP (Kopaskep) ke-9, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSP KEP) Provinsi Jawa Timur menggelar acara tasyakuran di Kantor Sekretariat DPC FSP KEP Kabupaten Gresik, yang berlokasi di Pendem, Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Gresik.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan DPP, DPD, dan DPC se-Jawa Timur, serta anggota Kopaskep dari berbagai daerah, sebagai bentuk solidaritas dan komitmen memperkuat perjuangan buruh di Indonesia.

Ketua DPD FSP KEP Jatim: “Kopaskep Siap Hadapi Segala Risiko”

Dalam sambutannya, Ketua DPD FSP KEP Jawa Timur, Siswato, selaku tuan rumah, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan dan anggota Kopaskep yang hadir.

“Dulu perjuangan untuk membentuk Kopaskep sangatlah berat dan penuh kerja keras. Alhamdulillah, hingga hari ini teman-teman masih setia hadir dan bersedia menjadi bagian dari Kopaskep. Ini membuktikan bahwa kita semua siap menghadapi segala risiko perjuangan,” ujarnya.

Ketua Umum FSP KEP: “Kopaskep adalah Simbol Pergerakan Buruh yang Tak Pernah Padam”

Hadir sebagai tamu kehormatan, Ketua Umum FSP KEP, Sunandar, menegaskan bahwa Kopaskep merupakan simbol kekuatan pergerakan buruh yang terus konsisten memperjuangkan hak-hak pekerja.

“Atas nama pribadi dan organisasi, saya berterima kasih atas jerih payah, semangat, serta ketulusan hati kawan-kawan Kopaskep. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk terus berjuang. Membangun organisasi butuh kebersamaan dan sinkronisasi dari unit kerja hingga pusat. Jika kita tidak kompak, maka itulah kelemahan kita,” tegasnya.

Ia turut mengajak seluruh elemen FSP KEP di Jawa Timur untuk terus memperbesar gerakan Kopaskep sebagai wujud komitmen perjuangan buruh nasional.

Ketua DPC Gresik, Marsanto SH: Pentingnya Anggaran Demi Penguatan Organisasi

Marsanto S.H, Ketua DPC FSP KEP Gresik yang mewakili seluruh DPC se-Jawa Timur, menyampaikan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh solidaritas, tetapi juga dari dukungan anggaran yang memadai.

\”Saya punya mimpi agar organisasi ini semakin besar. Namun untuk itu, kita membutuhkan dukungan anggaran yang kuat. Dari tingkat pusat hingga bawah, perlu ada komitmen menyisihkan dana demi memperkuat Kopaskep,” ungkapnya.

Wapangkornas Teguh Murdiyanto: Jaga Solidaritas, Hindari Perpecahan

Sementara itu, Teguh Murdiyanto, Wakil Panglima Kopaskep (Wa Pangkornas), menyampaikan salam hangat dari Panglima Kopaskep, Mujimin, kepada seluruh anggota di Jawa Timur.

“Beliau berpesan agar kita tetap menjaga kekompakan dan kesolidan. Jangan sampai terprovokasi oleh isu-isu yang ingin memecah belah organisasi. Kopaskep adalah rumah bagi pejuang buruh. Kita harus tetap kuat dan bersatu,” pesannya.

Acara diakhiri dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum dan Ketua DPD sebagai simbol perayaan Harlah Kopaskep ke-9. Prosesi tersebut disertai doa bersama agar perjuangan organisasi semakin kuat, solid, dan memberikan dampak lebih besar bagi kaum buruh di Indonesia.

POLO PENDEM KUKUS, CAMILAN TRADISIONAL YANG KEMBALI NGEHITS DI JAWA TIMUR

Jawa Timur, Media redaksinews.info/ | Belakangan ini, jajanan tradisional Polo Pendem Kukus kembali menjadi primadona di berbagai daerah Jawa Timur. Camilan khas yang satu ini banyak dijajakan di pinggir-pinggir jalan, terutama di kawasan wisata dan perkampungan.

Polo Pendem Kukus berisi beragam umbi-umbian alami seperti ubi, kacang tanah, jagung, tales, pohong, hingga kentang. Semua bahan dikukus hingga matang sempurna, lalu disajikan dalam keadaan panas-panas, menciptakan aroma khas yang menggugah selera.

Di tengah udara sejuk pegunungan maupun sore hari di perkampungan Jawa Timur, Polo Pendem Kukus menjadi teman santai yang pas. Selain rasanya yang lezat, camilan ini juga dikenal menyehatkan dan mengenyangkan, karena terbuat dari bahan-bahan alami tanpa pengawet.

Kini, banyak pedagang menjual Polo Pendem Kukus di pinggir jalan, pasar tradisional, hingga acara-acara rakyat, menjadikannya bagian dari kekayaan kuliner lokal yang tetap lestari di tengah gempuran makanan modern.

📰 Media Suara Pergerakan – Menyuarakan Kearifan Lokal, Mengangkat Cita Rasa Tradisional Jawa Timur.

Sejumlah Motor Mogok Usai Isi Bensin di SPBU Jawa Timur, Dugaan Bahan Bakar Oplosan Menguat

Jawa Timur, Media redaksinews.info/ | Fenomena tidak biasa terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Surabaya, Bojonegoro, Nganjuk, Lamongan, dan Sidoarjo. Dalam dua hari terakhir, banyak pengendara motor mengeluhkan kendaraannya mendadak mogok atau “mbrebet” tak lama setelah mengisi bahan bakar di SPBU setempat. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga, sementara para pemilik bengkel justru kebanjiran “pasien”.

“Sejak pagi sampai malam, bengkel saya tidak berhenti menerima motor yang tiba-tiba mogok setelah isi bensin. Rata-rata keluhannya sama, mesin mbrebet dan gasnya tidak mau naik,” ungkap Ahmad, salah satu pemilik bengkel di kawasan Sidoarjo, Rabu (29/10).

Menurut Ahmad, penyebab utama motor-motor tersebut mogok diduga karena pembakaran dalam mesin tidak berjalan sempurna dan setelah diganti busy, motor bisa menyala lagi. “Pembakaran jadi tidak sempurna karena kualitas bensin yang digunakan tidak bagus, kemungkinan oktannya terlalu rendah atau tercampur zat lain. Ini mirip gejala bahan bakar oplosan,” jelasnya.

Beberapa pengendara bahkan menuturkan bahwa motor mereka berhenti mendadak di tengah jalan hanya beberapa menit setelah keluar dari SPBU. “Baru isi bensin di SPBU dekat pasar, nggak sampai satu kilometer motor langsung brebet dan mati total,” ujar Satroni, warga Sidoarjo yang tampak kesal di bengkel tempat motornya sedang diperbaiki. Ia menambahkan dengan nada geram, “Kalau benar ini gara-gara bensin oplosan, siapa yang tanggung jawab? Apa pemerintah mau ganti motor kami yang rusak?”

Dugaan mengenai adanya praktik pengoplosan bahan bakar kembali mencuat di tengah masyarakat. Sebelumnya, isu tentang peredaran bensin oplosan memang sempat beredar di sejumlah daerah di Jawa Timur, namun belum ada pembuktian konkret dari pihak berwenang. Banyak warga mendesak agar pemerintah dan Pertamina segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap SPBU yang diduga menyalurkan bahan bakar bermasalah.

“Kalau benar ada SPBU yang menyalurkan bensin oplosan, ini kejahatan serius. Dampaknya bukan cuma motor rusak, tapi juga bisa membahayakan keselamatan pengendara,” kata Rina, aktivis konsumen dari Surabaya.

Sementara itu, pihak kepolisian daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dikabarkan mulai melakukan pengambilan sampel bahan bakar dari sejumlah SPBU untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina terkait keluhan massal yang dialami para pengendara tersebut.

Kejadian ini menjadi peringatan serius akan pentingnya pengawasan distribusi bahan bakar di tingkat daerah. Masyarakat berharap pemerintah bertindak cepat untuk memastikan mutu BBM di SPBU benar-benar sesuai standar nasional dan tidak lagi merugikan pengguna jalan.

Apakah benar ini akibat dari bensin oplosan yang selama ini hanya dianggap isu? Waktu dan hasil uji laboratorium akan menjawab. Yang pasti, para pengendara kini menanggung kerugian nyata, sementara para pemilik bengkel mendapat rezeki tak terduga di tengah gejolak keprihatinan masyarakat.

Bupati Sidoarjo Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda 2025.

Sidoarjo, Media redaksinews.info/ | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Lapangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, Selasa pagi (28/10). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ASN, serta perwakilan organisasi kepemudaan dari berbagai wilayah.

• Pemuda Sebagai Pelaku Perubahan di Era Digital

Dalam amanatnya, Bupati Subandi menekankan pentingnya semangat Sumpah Pemuda sebagai landasan bagi generasi muda untuk terus bersatu dan berkontribusi nyata bagi bangsa.

“Pemuda Sidoarjo harus menjadi pelaku perubahan, bukan sekadar penonton. Di era digital ini, mari manfaatkan teknologi untuk hal yang membangun,” ujar Bupati Subandi.

Ia menegaskan, kemajuan teknologi seharusnya tidak menjauhkan pemuda dari nilai-nilai persatuan dan kebangsaan. Menurutnya, persatuan dalam keberagaman tetap menjadi fondasi utama dalam membangun Indonesia yang kuat.

•Aksi Nyata dari Pemuda Sidoarjo

Pada kesempatan itu, Bupati Sidoarjo juga mengajak para pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Mulai dari inovasi digital, kewirausahaan, hingga kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Bangun Indonesia dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadilah inspirasi bagi sesama,” pesan Bupati Subandi.

Upacara berlangsung khidmat dengan pembacaan teks Sumpah Pemuda, pengibaran bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan oleh pelajar Sidoarjo. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan bagi pemuda berprestasi di bidang sosial, inovasi, dan teknologi.

•Momentum Menumbuhkan Semangat Bersatu

Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025 di Kabupaten Sidoarjo menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat bersatu, bekerja, dan berkarya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mendukung berbagai program kepemudaan agar generasi muda siap menghadapi tantangan global.

“Dengan semangat Sumpah Pemuda, mari kita kobarkan kembali tekad untuk bersatu dan membangun Indonesia dari Sidoarjo,” tutup Bupati Subandi