Kegiatan Hari Kedua: Pembahasan Lanjutan Analisis Stakeholder dan Data Kuantitatif Dampak

Prigen, Media redaksinews.info/ | Memasuki hari kedua kegiatan konsolidasi tahunan PUK SP KEP Mandiri bersama WADAS dan SRK yang berlangsung di Villa Tristan, Tretes Prigen, suasana diskusi semakin mendalam dan produktif. Sesi kali ini difokuskan pada pembahasan lanjutan dari analisis stakeholder serta data kuantitatif terkait dampak sosial dan ekonomi dari isu-isu ketenagakerjaan yang dihadapi anggota.

Sesi diskusi dipimpin langsung oleh Pak Andri, yang memandu peserta untuk menelusuri hasil analisis data yang telah dikumpulkan pada hari sebelumnya. Peserta diajak untuk membaca ulang temuan-temuan penting dan menghubungkannya dengan peta stakeholder yang telah disusun, guna melihat keterkaitan antaraktor dan pengaruh kebijakan terhadap kesejahteraan buruh.

“Hari ini kita tidak hanya membaca data, tetapi juga memahami maknanya — siapa yang paling terdampak, siapa yang paling berpengaruh, dan bagaimana posisi serikat dalam dinamika tersebut,” ujar Pak Andri dalam arahannya.

Dalam pembahasan ini, peserta menggunakan pendekatan data kuantitatif untuk menilai dampak nyata dari berbagai faktor, mulai dari kebijakan perusahaan, tingkat literasi keuangan pekerja, hingga perubahan tren ekonomi global yang memengaruhi daya beli buruh. Analisis ini menjadi dasar bagi serikat untuk menyusun strategi advokasi yang lebih berbasis bukti.

Suasana diskusi berlangsung interaktif, di mana peserta berbagi pandangan tentang bagaimana data dapat digunakan untuk memperkuat posisi tawar serikat pekerja dalam dialog sosial dengan manajemen. Tim WADAS turut memberikan masukan teknis mengenai cara menginterpretasikan hasil survei dan mengolah data agar lebih mudah dipahami oleh anggota di tingkat basis.

Di akhir sesi, peserta menyepakati perlunya tindak lanjut berupa penyusunan laporan analisis dampak dan pemetaan stakeholder yang akan menjadi bagian penting dalam rancangan strategi organisasi ke depan.

Kegiatan konsolidasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan analitis pengurus serikat, tetapi juga menumbuhkan budaya riset dan evaluasi berkelanjutan di tubuh organisasi pekerja. Dengan pemahaman yang lebih kuat terhadap data dan stakeholder, serikat pekerja dapat lebih siap dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh.

YLSM-JMB Minta KPK Supervisi Dugaan Keterlibatan Pejabat Pemkab Serang dalam Kasus Situ Ranca Gede

Serang, redaksinews.info/ I YLSM-JMB, secara tegas akan mengirimkan surat permohonan supervisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) terkait kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penguasaan lahan Situ Ranca Gede-Jakung yang berlokasi di Desa Babakan, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Langkah ini ditempuh setelah YLSM-JMB menemukan adanya indikasi kuat keterlibatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dalam berbagai tahapan yang berhubungan dengan kasus tersebut, mulai dari penerbitan izin
lokasi, izin lingkungan, pembebasan lahan, hingga penerbitan rekomendasi sertifikat tanah.
“Kami melihat kasus Situ Ranca Gede tidak berhenti pada level desa. Ada rantai tanggung jawab pejabat daerah yang semestinya diperiksa, terutama dari sisi tata ruang, perizinan, dan pengawasan lingkungan,” ujar Cecep Solihin (Ketua YLSM-JMB) dalam keterangannya.
Menurut hasil telaahan YLSM-JMB, adanya dugaan pelanggaran terutama tata ruang dan lingkungan yang terjadi di kawasan Situ Ranca Gede yang diduga melibatkan kelalaian atau pembiaran dari beberapa perangkat daerah di Pemkab Serang, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas PUPR bidang Tata Ruang.

Selain itu, indikasi penyalahgunaan wewenang juga muncul pada proses penerbitan izin lokasi industri PT Modern Industrial Estate yang diduga berdiri di atas kawasan situ atau wilayah lindung yang dilindungi oleh RTRW Kabupaten Serang dan Peraturan Daerah Provinsi Banten. “Kami meminta KPK turun langsung melakukan supervisi terhadap penanganan perkara ini, agar dapat dibuka secara menyeluruh dan tidak berhenti pada aktor tingkat bawah,” tegasnya. YLSM-JMB mendesak KPK RI untuk:

1. Melakukan supervisi terhadap aparat penegak hukum daerah (Kejati Banten).
2. Menelusuri proses pemberian izin dan pengawasan lingkungan oleh Pemkab
   Serang.
3. Memeriksa potensi penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi dalam proses
   pembebasan lahan.
4. Menegakkan pertanggungjawaban pejabat Pemkab Serang atas kelalaian
   melindungi kawasan situ yang memiliki fungsi ekologis strategis.

YLSM-JMB menilai bahwa kasus Situ Ranca Gede merupakan cermin lemahnya pengawasan pemerintah daerah dalam menjaga aset lingkungan dan ruang publik. Apabila benar terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kolusi dalam pemberian izin, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. “Kami berharap KPK dapat menelusuri seluruh alur perizinan dan pertanggungjawaban pejabat daerah agar kasus ini benar-benar tuntas dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia,” pungkas Cecep Solihin. (Andrea)

PUK SP Kep Bersama Wadas dan SRK Gelar Konsolidasi Tahunan (Praraker) di Prigen: Bahas Isu Global hingga Lokal

Prigen , Media redaksinews.info/ |
Dalam rangka memperkuat koordinasi dan arah gerakan organisasi menjelang Rakernik (Rapat Kerja Unit Kerja), PUK SP Kep bersama Wadas dan SRK mengadakan Konsolidasi Tahunan (Praraker) selama dua hari, mulai 11–12 Oktober 2025 di Villa Tristan, Tretes, Prigen.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh peserta untuk mengevaluasi perjalanan organisasi selama satu tahun terakhir serta menyusun strategi menghadapi tantangan ketenagakerjaan di tahun mendatang.

Hari Pertama: Bahas Tren dan Isu Global,Nasional,Lokal

Hari pertama diisi dengan sesi diskusi bertema “Trend dan Isu Global, Nasional, dan Lokal dalam Gerakan Buruh” yang dimoderatori oleh Bapak Indro.
Materi utama disampaikan oleh Bapak Wisnu dari Wadas, yang mengupas berbagai dinamika terkini yang mempengaruhi dunia kerja, mulai dari perubahan iklim industri, kebijakan ketenagakerjaan, hingga tantangan buruh di era digitalisasi.

Dalam paparannya, Pak Wisnu menekankan pentingnya buruh memahami konteks perubahan global agar mampu menyesuaikan strategi perjuangan di tingkat lokal.

“Kita tidak bisa bergerak sendiri. Isu global seperti transisi energi, perubahan teknologi, dan pergeseran ekonomi berdampak langsung pada posisi pekerja di lapangan. Maka penting bagi serikat untuk memperkuat analisa dan responnya,” ujar Wisnu.

Momentum Penguatan Organisasi

Kegiatan praraker ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga ruang refleksi dan penguatan solidaritas antar anggota. Dengan suasana yang sejuk di kawasan Tretes, peserta diajak membangun kembali semangat kolektif dan merumuskan agenda bersama menuju Rakernik yang akan digelar dalam waktu dekat.

Moderator kegiatan, Bapak Indro, juga menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian penting dari proses pendidikan politik dan penguatan kapasitas buruh.

“Melalui forum seperti ini, kita bisa menyiapkan langkah-langkah strategis agar organisasi semakin solid dan mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.

Pada hari kedua, kegiatan akan difokuskan pada evaluasi internal dan pembahasan agenda teknis menuju pelaksanaan Rakernik. Selain itu, peserta juga akan menyusun rekomendasi dan rencana kerja yang akan menjadi pedoman organisasi ke depan.

Dengan semangat kebersamaan, acara ini diharapkan mampu memperkuat jaringan gerakan buruh serta melahirkan strategi baru yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Pelatihan Advokasi Ketenagakerjaan DPC FSP KEP Karanganyar: Wujud Peningkatan Kapasitas Anggota

Karanganyar, Media redaksinews.info/ | Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (DPC FSP KEP) Kabupaten Karanganyar menggelar kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Advokasi Ketenagakerjaan di Bumi Perkemahan Pleseran, Tawangmangu, selama dua hari dengan diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai perwakilan serikat pekerja.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DPC FSP KEP Karanganyar, Danang Sugiyatno, SH, dan turut dihadiri oleh Ketua Umum FSP KEP, Sunandar, SH, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karanganyar, Bapak Heru Sulistyo beserta dua orang stafnya.

Dalam sambutannya, Sunandar, SH menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif DPC FSP KEP Karanganyar dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ini.

“Saya sangat mengapresiasi langkah maju DPC FSP KEP Karanganyar. Kegiatan seperti ini penting untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam memperjuangkan hak-hak buruh secara cerdas, terarah, dan sesuai regulasi ketenagakerjaan,” ujar Sunandar.

Sementara itu, Danang Sugiyatno, SH menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan advokasi para anggota dalam menghadapi berbagai persoalan hubungan industrial dan ketenagakerjaan.

“Kami ingin anggota FSP KEP Karanganyar memiliki bekal yang kuat dalam advokasi, baik di tingkat perusahaan maupun masyarakat. Dengan pelatihan ini, diharapkan para peserta mampu menjadi garda depan dalam memperjuangkan keadilan bagi pekerja,” ungkapnya.

Selama dua hari kegiatan, para peserta mendapatkan berbagai materi seputar hukum ketenagakerjaan, strategi advokasi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta teknik komunikasi efektif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

Kehadiran perwakilan Disnaker Karanganyar menjadi bentuk sinergi positif antara pemerintah daerah dan serikat pekerja dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, FSP KEP Karanganyar diharapkan terus menjadi pionir dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia di kalangan pekerja, serta berperan aktif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan buruh di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya.

Premanisme Kembali Mencekam, Buruh PT New Era Ruberindo Blokade Jalan Mayjen Sungkono Tuntut Keadilan

Gresik,redaksinews.info/ 11 Oktober 2025 — Di bawah terik matahari yang membakar, ratusan buruh PT New Era Ruberindo di Jalan Mayjen Sungkono, Gresik, menggelar aksi unjuk rasa menuntut dihentikannya tindakan premanisme di area perusahaan. Mereka menutup jalan utama sejak pukul 07.00 WIB hingga siang hari, menolak keras upaya pengeluaran aset perusahaan yang selama enam tahun terakhir dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh para buruh.

Aksi ini didominasi oleh buruh perempuan yang dengan tegas bertahan di tengah pengamanan aparat. Meski upaya mediasi sempat dilakukan oleh Kapolsek Kebomas, namun situasi tetap memanas karena pihak buruh bersikukuh tidak akan membuka akses jalan sebelum ada jaminan bahwa tidak ada aset perusahaan yang keluar tanpa kejelasan.

Sekitar pukul 12.00 WIB, Kapolsek Kebomas datang langsung ke lokasi untuk berdialog dengan Ketua PUK SP KEP PT New Era Ruberindo, Agus, namun pembicaraan belum menemukan titik temu. Pihak buruh tetap menolak untuk membuka jalan karena masih dihalangi ketika ingin masuk ke area perusahaan untuk memastikan keamanan aset.

Ketegangan baru mulai mereda sekitar pukul 12.45 WIB setelah Kuasa Hukum buruh, Kris, bersama perwakilan buruh Bung Panjang Apin Sirait, melakukan koordinasi dengan Kapolsek dan Ketua PUK. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting: pihak kepolisian menjamin tidak ada aset perusahaan yang akan keluar, serta akan melakukan patroli rutin untuk menjaga situasi tetap kondusif di lokasi pabrik.

Setelah hampir enam jam menutup jalan, tepat pukul 13.30 WIB para buruh akhirnya membuka kembali akses lalu lintas di Jalan Mayjen Sungkono. Mereka menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan, melainkan tuntutan atas keadilan dan keamanan tempat mereka bekerja.

“Kami hanya ingin memastikan bahwa aset perusahaan yang kami jaga selama bertahun-tahun tidak diambil paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami ingin keadilan ditegakkan,” tegas Agus, Ketua PUK SP KEP PT New Era Ruberindo.

Situasi di lokasi berangsur kondusif setelah adanya jaminan dari kepolisian. Namun para buruh menyatakan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan siap melakukan aksi lanjutan jika ada pelanggaran atas kesepakatan tersebut.