YLSM-JMB Minta KPK Supervisi Dugaan Keterlibatan Pejabat Pemkab Serang dalam Kasus Situ Ranca Gede

Serang, redaksinews.info/ I YLSM-JMB, secara tegas akan mengirimkan surat permohonan supervisi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) terkait kasus dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penguasaan lahan Situ Ranca Gede-Jakung yang berlokasi di Desa Babakan, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Langkah ini ditempuh setelah YLSM-JMB menemukan adanya indikasi kuat keterlibatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dalam berbagai tahapan yang berhubungan dengan kasus tersebut, mulai dari penerbitan izin
lokasi, izin lingkungan, pembebasan lahan, hingga penerbitan rekomendasi sertifikat tanah.
“Kami melihat kasus Situ Ranca Gede tidak berhenti pada level desa. Ada rantai tanggung jawab pejabat daerah yang semestinya diperiksa, terutama dari sisi tata ruang, perizinan, dan pengawasan lingkungan,” ujar Cecep Solihin (Ketua YLSM-JMB) dalam keterangannya.
Menurut hasil telaahan YLSM-JMB, adanya dugaan pelanggaran terutama tata ruang dan lingkungan yang terjadi di kawasan Situ Ranca Gede yang diduga melibatkan kelalaian atau pembiaran dari beberapa perangkat daerah di Pemkab Serang, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas PUPR bidang Tata Ruang.

Selain itu, indikasi penyalahgunaan wewenang juga muncul pada proses penerbitan izin lokasi industri PT Modern Industrial Estate yang diduga berdiri di atas kawasan situ atau wilayah lindung yang dilindungi oleh RTRW Kabupaten Serang dan Peraturan Daerah Provinsi Banten. “Kami meminta KPK turun langsung melakukan supervisi terhadap penanganan perkara ini, agar dapat dibuka secara menyeluruh dan tidak berhenti pada aktor tingkat bawah,” tegasnya. YLSM-JMB mendesak KPK RI untuk:

1. Melakukan supervisi terhadap aparat penegak hukum daerah (Kejati Banten).
2. Menelusuri proses pemberian izin dan pengawasan lingkungan oleh Pemkab
   Serang.
3. Memeriksa potensi penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi dalam proses
   pembebasan lahan.
4. Menegakkan pertanggungjawaban pejabat Pemkab Serang atas kelalaian
   melindungi kawasan situ yang memiliki fungsi ekologis strategis.

YLSM-JMB menilai bahwa kasus Situ Ranca Gede merupakan cermin lemahnya pengawasan pemerintah daerah dalam menjaga aset lingkungan dan ruang publik. Apabila benar terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kolusi dalam pemberian izin, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. “Kami berharap KPK dapat menelusuri seluruh alur perizinan dan pertanggungjawaban pejabat daerah agar kasus ini benar-benar tuntas dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia,” pungkas Cecep Solihin. (Andrea)

PUK SP Kep Bersama Wadas dan SRK Gelar Konsolidasi Tahunan (Praraker) di Prigen: Bahas Isu Global hingga Lokal

Prigen , Media redaksinews.info/ |
Dalam rangka memperkuat koordinasi dan arah gerakan organisasi menjelang Rakernik (Rapat Kerja Unit Kerja), PUK SP Kep bersama Wadas dan SRK mengadakan Konsolidasi Tahunan (Praraker) selama dua hari, mulai 11–12 Oktober 2025 di Villa Tristan, Tretes, Prigen.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh peserta untuk mengevaluasi perjalanan organisasi selama satu tahun terakhir serta menyusun strategi menghadapi tantangan ketenagakerjaan di tahun mendatang.

Hari Pertama: Bahas Tren dan Isu Global,Nasional,Lokal

Hari pertama diisi dengan sesi diskusi bertema “Trend dan Isu Global, Nasional, dan Lokal dalam Gerakan Buruh” yang dimoderatori oleh Bapak Indro.
Materi utama disampaikan oleh Bapak Wisnu dari Wadas, yang mengupas berbagai dinamika terkini yang mempengaruhi dunia kerja, mulai dari perubahan iklim industri, kebijakan ketenagakerjaan, hingga tantangan buruh di era digitalisasi.

Dalam paparannya, Pak Wisnu menekankan pentingnya buruh memahami konteks perubahan global agar mampu menyesuaikan strategi perjuangan di tingkat lokal.

“Kita tidak bisa bergerak sendiri. Isu global seperti transisi energi, perubahan teknologi, dan pergeseran ekonomi berdampak langsung pada posisi pekerja di lapangan. Maka penting bagi serikat untuk memperkuat analisa dan responnya,” ujar Wisnu.

Momentum Penguatan Organisasi

Kegiatan praraker ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga ruang refleksi dan penguatan solidaritas antar anggota. Dengan suasana yang sejuk di kawasan Tretes, peserta diajak membangun kembali semangat kolektif dan merumuskan agenda bersama menuju Rakernik yang akan digelar dalam waktu dekat.

Moderator kegiatan, Bapak Indro, juga menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian penting dari proses pendidikan politik dan penguatan kapasitas buruh.

“Melalui forum seperti ini, kita bisa menyiapkan langkah-langkah strategis agar organisasi semakin solid dan mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.

Pada hari kedua, kegiatan akan difokuskan pada evaluasi internal dan pembahasan agenda teknis menuju pelaksanaan Rakernik. Selain itu, peserta juga akan menyusun rekomendasi dan rencana kerja yang akan menjadi pedoman organisasi ke depan.

Dengan semangat kebersamaan, acara ini diharapkan mampu memperkuat jaringan gerakan buruh serta melahirkan strategi baru yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Pelatihan Advokasi Ketenagakerjaan DPC FSP KEP Karanganyar: Wujud Peningkatan Kapasitas Anggota

Karanganyar, Media redaksinews.info/ | Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (DPC FSP KEP) Kabupaten Karanganyar menggelar kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Advokasi Ketenagakerjaan di Bumi Perkemahan Pleseran, Tawangmangu, selama dua hari dengan diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai perwakilan serikat pekerja.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DPC FSP KEP Karanganyar, Danang Sugiyatno, SH, dan turut dihadiri oleh Ketua Umum FSP KEP, Sunandar, SH, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karanganyar, Bapak Heru Sulistyo beserta dua orang stafnya.

Dalam sambutannya, Sunandar, SH menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif DPC FSP KEP Karanganyar dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ini.

“Saya sangat mengapresiasi langkah maju DPC FSP KEP Karanganyar. Kegiatan seperti ini penting untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam memperjuangkan hak-hak buruh secara cerdas, terarah, dan sesuai regulasi ketenagakerjaan,” ujar Sunandar.

Sementara itu, Danang Sugiyatno, SH menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan advokasi para anggota dalam menghadapi berbagai persoalan hubungan industrial dan ketenagakerjaan.

“Kami ingin anggota FSP KEP Karanganyar memiliki bekal yang kuat dalam advokasi, baik di tingkat perusahaan maupun masyarakat. Dengan pelatihan ini, diharapkan para peserta mampu menjadi garda depan dalam memperjuangkan keadilan bagi pekerja,” ungkapnya.

Selama dua hari kegiatan, para peserta mendapatkan berbagai materi seputar hukum ketenagakerjaan, strategi advokasi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta teknik komunikasi efektif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.

Kehadiran perwakilan Disnaker Karanganyar menjadi bentuk sinergi positif antara pemerintah daerah dan serikat pekerja dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, FSP KEP Karanganyar diharapkan terus menjadi pionir dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia di kalangan pekerja, serta berperan aktif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan buruh di Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya.

Premanisme Kembali Mencekam, Buruh PT New Era Ruberindo Blokade Jalan Mayjen Sungkono Tuntut Keadilan

Gresik,redaksinews.info/ 11 Oktober 2025 — Di bawah terik matahari yang membakar, ratusan buruh PT New Era Ruberindo di Jalan Mayjen Sungkono, Gresik, menggelar aksi unjuk rasa menuntut dihentikannya tindakan premanisme di area perusahaan. Mereka menutup jalan utama sejak pukul 07.00 WIB hingga siang hari, menolak keras upaya pengeluaran aset perusahaan yang selama enam tahun terakhir dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh para buruh.

Aksi ini didominasi oleh buruh perempuan yang dengan tegas bertahan di tengah pengamanan aparat. Meski upaya mediasi sempat dilakukan oleh Kapolsek Kebomas, namun situasi tetap memanas karena pihak buruh bersikukuh tidak akan membuka akses jalan sebelum ada jaminan bahwa tidak ada aset perusahaan yang keluar tanpa kejelasan.

Sekitar pukul 12.00 WIB, Kapolsek Kebomas datang langsung ke lokasi untuk berdialog dengan Ketua PUK SP KEP PT New Era Ruberindo, Agus, namun pembicaraan belum menemukan titik temu. Pihak buruh tetap menolak untuk membuka jalan karena masih dihalangi ketika ingin masuk ke area perusahaan untuk memastikan keamanan aset.

Ketegangan baru mulai mereda sekitar pukul 12.45 WIB setelah Kuasa Hukum buruh, Kris, bersama perwakilan buruh Bung Panjang Apin Sirait, melakukan koordinasi dengan Kapolsek dan Ketua PUK. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting: pihak kepolisian menjamin tidak ada aset perusahaan yang akan keluar, serta akan melakukan patroli rutin untuk menjaga situasi tetap kondusif di lokasi pabrik.

Setelah hampir enam jam menutup jalan, tepat pukul 13.30 WIB para buruh akhirnya membuka kembali akses lalu lintas di Jalan Mayjen Sungkono. Mereka menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan, melainkan tuntutan atas keadilan dan keamanan tempat mereka bekerja.

“Kami hanya ingin memastikan bahwa aset perusahaan yang kami jaga selama bertahun-tahun tidak diambil paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami ingin keadilan ditegakkan,” tegas Agus, Ketua PUK SP KEP PT New Era Ruberindo.

Situasi di lokasi berangsur kondusif setelah adanya jaminan dari kepolisian. Namun para buruh menyatakan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan siap melakukan aksi lanjutan jika ada pelanggaran atas kesepakatan tersebut.

Budaya Berutang Masih Mengakar: Tantangan Literasi Keuangan di Tengah Tekanan Ekonomi

Sidoarjo, Media redaksinews.info/ | Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, budaya berutang masih menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakat Indonesia ketika menghadapi kesulitan keuangan. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam literasi dan manajemen keuangan pribadi di tanah air.

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 46% masyarakat Indonesia masih tergolong rentan secara finansial, artinya mereka kesulitan memenuhi kebutuhan darurat tanpa berutang. Di sisi lain, indeks literasi keuangan baru mencapai 65,43%, sementara inklusi keuangan sudah mencapai 75,02%. Angka ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat telah mengenal produk keuangan, namun belum sepenuhnya memahami cara mengelolanya secara sehat.

Budaya Berutang: Antara Kebutuhan dan Kebiasaan

Salah satu faktor yang memperkuat budaya berutang adalah gaya hidup konsumtif dan minimnya perencanaan keuangan. Tak sedikit masyarakat yang menganggap berutang sebagai solusi cepat ketika menghadapi kebutuhan mendesak mulai dari biaya pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan konsumsi harian.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), tercatat lebih dari 28 juta akun aktif pinjaman online (pinjol) pada pertengahan 2024 dengan nilai outstanding mencapai Rp60 triliun. Sementara itu, sektor koperasi simpan pinjam dan lembaga pembiayaan konvensional juga masih menjadi pilihan favorit karena prosesnya relatif mudah dan cepat.

Pilihan Layanan Keuangan yang Umum Digunakan untuk Berutang

1. Pinjaman online (fintech lending) – cepat dan tanpa jaminan, namun berisiko bunga tinggi.
2. Koperasi simpan pinjam – berbasis keanggotaan dan memiliki bunga lebih ringan, tetapi terbatas pada anggota.
3. Kartu kredit dan paylater – populer di kalangan urban, namun sering menjerat pengguna pada cicilan konsumtif.
4. Pegadaian – pilihan bagi masyarakat yang memiliki aset barang untuk dijaminkan.

Edukasi untuk Mengurangi Ketergantungan pada Utang

Wisnu salah satu pendamping Buruh (WADAS ), pada saat memberikan pendidikan LITBANG PUK SP KEP PT Young Tree Industries, menekankan pentingnya edukasi literasi keuangan sejak dini agar masyarakat tidak selalu bergantung pada utang dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui:

• Pelatihan manajemen keuangan keluarga, termasuk cara membuat anggaran dan dana darurat.
• Kampanye menabung dan investasi mikro, seperti reksa dana pasar uang atau tabungan berjangka.
• Peningkatan keterampilan ekonomi produktif, seperti usaha rumahan atau kerja sampingan digital.
• Kolaborasi antara pemerintah, OJK, dan lembaga pendidikan dalam membangun kesadaran finansial masyarakat.

“Budaya berutang bisa berubah jika masyarakat mulai memahami pentingnya perencanaan keuangan dan mampu mencari tambahan penghasilan secara kreatif,” ujar Supangat. Ketua PUK SP KEP PT Young Tree Industries.

Menuju Masyarakat Finansial Mandiri

Mendorong perubahan budaya dari “mudah berutang” menjadi “cakap mengatur uang” bukanlah hal instan. Diperlukan sinergi lintas sektor – pemerintah, lembaga keuangan, serikat pekerja, dan komunitas untuk membangun masyarakat yang mandiri secara finansial.